Indonesia Defisit Dagang dengan Australia? Tunggu Dulu, 2026 Bisa Balik Jadi Surplus Besar!

Indonesia Defisit Dagang dengan Australia? Tunggu Dulu, 2026 Bisa Balik Jadi Surplus Besar!
Timbangan Perdagangan Indonesia-Australia: Menyeimbangkan defisit dengan harapan surplus melalui hilirisasi dan komoditas bernilai tambah. Foto: Arsip DBS/Kirka/I

Kirka – Neraca perdagangan Indonesia dengan Australia sepanjang 2025 resmi mencatatkan defisit sebesar US$5,65 miliar.

Meski angka impor gandum hingga sapi hidup dari Negeri Kanguru masih mendominasi, Pemerhati Pembangunan yang juga Eksponen 98, Mahendra Utama, menyebut situasi ini sebagai jeda sebelum lompatan.

Mahendra menilai, struktur perdagangan kedua negara tengah mengalami pergeseran fundamental.

Ia optimistis, defisit tahun lalu berpotensi berbalik menjadi surplus signifikan pada 2026, didorong oleh dua mesin utama, hilirisasi mineral dan implementasi penuh perjanjian bilateral.

“Data BPS memang menunjukkan kita tekor karena impor batubara dan aluminium oxide. Sementara ekspor kita baru sebatas pipa besi dan pupuk.

“Tapi jangan terjebak pada angka sesaat. Ada pola besar yang sedang berubah lewat hilirisasi,” tegas Mahendra di Bandarlampung, Minggu, 8 Februari 2026.

Logika Ekonomi

Menurut Mahendra, ketergantungan pada ekspor bahan mentah adalah penyakit lama yang kini mulai diobati lewat kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Mengutip teori keunggulan komparatif David Ricardo, ia menekankan bahwa Indonesia memegang kartu truf berupa cadangan nikel, emas, dan kelapa sawit.

Jika selama ini komoditas tersebut dijual murah, proses hilirisasi memaksa adanya nilai tambah di dalam negeri sebelum diekspor.

“Bayangkan bedanya nilai jual bijih nikel mentah dengan yang sudah jadi baterai, atau CPO yang sudah jadi kosmetik.

“Selisih nilainya bisa menutup defisit itu dengan cepat. Kita punya tenaga kerja dan sumber daya, faktor produksi ini yang akan membalikkan neraca dagang sesuai teori Heckscher-Ohlin,” paparnya.

Faktor Pengungkit

Optimisme Mahendra juga berpijak pada realitas geopolitik.

Februari 2026 menjadi bulan krusial dengan adanya penandatanganan traktat keamanan baru antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anthony Albanese.

Kesepakatan ini, menurut Mahendra, melampaui urusan pertahanan.

Ia melihatnya sebagai karpet merah bagi masuknya investasi jumbo Australia ke sektor pengolahan mineral di Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan berjalannya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang kian matang.

“PM Albanese sudah lima kali berkunjung dan menyebut Indonesia mitra paling penting. Itu sinyal keras.

“Investasi mereka masuk, kita olah barangnya, lalu kita ekspor balik dalam bentuk barang jadi. Skema ini yang akan membuat target surplus 2026 sangat realistis,” jelas Mahendra.

Di sisi lain, Mahendra juga mengapresiasi diplomasi agresif pemerintah yang tidak lagi memposisikan Indonesia sebagai pasar semata, melainkan mitra strategis yang setara.

“Defisit ini momentum koreksi. Dengan kolaborasi diplomat, pelaku usaha, dan visi hilirisasi yang tegak lurus, kita tidak perlu minder berhadapan dengan Australia,” pungkasnya.