Kirka – Pemerintah Indonesia resmi menyepakati The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS).
Salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah pembukaan keran impor beras klasifikasi khusus sebanyak 1.000 ton dari Negeri Paman Sam.
Keputusan ini memantik diskursus di tengah klaim swasembada pangan yang gencar didengungkan.
Pemerhati pembangunan asal Lampung, Mahendra Utama, menilai kebijakan tersebut perlu disikapi dengan cermat, bukan sekadar melihat volume impor yang kecil, melainkan dampak psikologis dan preseden yang ditimbulkannya bagi ekosistem pertanian nasional.
“Secara matematika, angka 1.000 ton itu memang sangat kecil, hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi nasional kita yang mencapai 34 juta ton.
“Namun, dalam politik dagang, ini bukan soal angka, tapi soal kedaulatan dan sinyal yang dikirimkan ke petani,” ujar Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Februari 2026.
Horeka dan Harga yang Timpang
Mahendra menjelaskan, publik perlu memahami definisi beras khusus agar tidak terjadi kepanikan yang tidak perlu.
Beras yang akan masuk dari AS umumnya adalah varietas yang sulit diproduksi efisien di dalam negeri, seperti Japonica, Basmati, atau beras untuk kebutuhan industri Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka).
Data menunjukkan harga beras AS mencapai US$ 844 per ton, jauh lebih mahal dibandingkan rata-rata harga impor beras umum Indonesia yang berkisar US$ 600 per ton.
“Dengan harga semahal itu, jelas segmennya bukan untuk konsumsi harian masyarakat menengah ke bawah. Sasaran mereka adalah pasar premium dan Horeka.
“Jadi secara teori ekonomi, tidak akan merusak harga gabah petani gurem secara langsung,” jelas Mahendra.
Meski demikian, Mahendra mengingatkan bahwa kategori beras khusus ini kerap tumpang tindih dengan beras fungsional seperti beras merah (kaya antioksidan) atau beras hitam, yang sebenarnya juga mulai banyak dikembangkan petani lokal.
Diplomasi di Atas Kedaulatan Pangan?
Lebih jauh, Mahendra menyoroti aspek politis di balik kebijakan ini.
Ia menilai masuknya beras AS adalah bentuk kompensasi atau kado diplomatik atas tekanan United States Trade Representative (USTR) yang selama ini mengkritik regulasi impor Indonesia.
“Ini dilema resiprokal. Kita butuh pasar AS, mereka menekan hambatan nontarif kita dibuka.
“Tapi pemerintah harus ingat, jangan sampai diplomasi ini mengorbankan mental petani,” tegasnya.
Menurut Mahendra, risiko terbesar bukan pada volume beras yang masuk, melainkan pada dua hal:
- Gangguan Psikologis Pasar: Kebijakan ini bisa dianggap sinyal ketidakpercayaan pemerintah pada kemampuan petani lokal menyediakan beras berkualitas premium.
- Preseden Kebijakan: Jika kuota impor khusus ini sukses, dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi komoditas lain yang selama ini dilindungi.
Pengawasan dan Transparansi
Menutup analisisnya, Mahendra mendesak pemerintah untuk transparan mengenai siapa importir yang mendapat kuota tersebut dan bagaimana mekanisme pengawasannya.
“Pemerintah harus menjamin beras khusus ini tidak bocor ke pasar umum. Jangan sampai di atas kertas tertulis beras khusus, tapi realisasinya menggerus pasar produk lokal.
“Transparansi adalah kunci agar petani kita tidak sekadar jadi penonton di sawahnya sendiri,” pungkas Mahendra.
