Menu
Precision, Actual & Factual

Dugaan Nepotisme Jabatan Ala Perangkat Pekon Ulu Semong Tanggamus

  • Bagikan
Kantor Kepala Pekon Ulu Semong Tanggamus. Foto Setiawan

KIRKA.CO – Selain dugaan korupsi dengan cara Markup Anggaran Dana Desa (ADD), Kepala Pekon Ulu Semong Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Bashan juga diduga melakukan praktek Nepotisme.

Hal ini berdasarkan keterangan sejumlah warga yang berhasil di temui Kirka.co , Jumat (12/03) dalam penyelusuran dilokasi.

Masih di dalam sumber yang sama yakni Kepala Dusun 1 Desa Ulu Semong, Armanto. Dirinya mengatakan tidak mengetahui praktek-praktek seperti itu.

“Gak tahu kalau soal itu, yang jelas jabatan sebagai KaurKesra itu di isi sama istrinya Sekretaris Pekon (SekKon) dan istri Sekretaris Pekon juga menjabat sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kerja),” katanya

Selain istrinya, dilanjutkan Armanto, keponakan KaKon juga mengisi jabatan Sekretaris Pekon.

Hal yang dimaksudkan Armanto tidak tahu praktek Nepotisme adalah soal larangan untuk setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Padahal Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu, dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disahkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 jelas disebutkan bahwa tidak diperbolehkan bagi Perangkat Desa untuk merangkap Jabatan atau double job.

Atas fakta lapangan yang ditemui Tim Kirka.co, Ketua LSM Pematank Suadi Romli angkat bicara, setelah dimintai komentar oleh Redaksi Kirka.co Jumat malam (12/03) melalui pesan WhatsApp.

“Berdasarkan Undang-undang tersebut, Kepala Pekon Ulu Semong Tanggamus Bashan yang telah menjabat sejak tahun 2015 lalu diduga telah mengangkangi¬† Undang-undang dan melawan hukum,” tegasnya.

“Inspektorat Kabupaten Tanggamus sebagai APIP harus melihat masalah ini bagian dari penyimpangan penyelenggara pemerintahan ditingkat desa. Saya juga minta Bupati Dewi Handayani tanggap sebelum hal ini menjadi praktek yang dianggap wajar oleh Kepala Pekon se Tanggamus,” pungkas Suadi Romli geram.

Setiawan

  • Bagikan