Menu
Precision, Actual & Factual

Kades Banjar Manis Diduga Korupsi Rp1 Miliar

  • Bagikan
Kirka.co
Suasana Gelaran Persidangan Perkara Korupsi Dana Desa Banjar Manis - Tanggamus, Atas Nama Terdakwa Muflihan, Yang Digelar Di PN Tanjungkarang Pada Kamis Siang 9 September 2021. Foto Eka Putra

KIRKA – Muflihan terdakwa perkara korupsi Dana Desa Banjar Manis, Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus mengatakan para perangkat desanya hanya minta gaji tanpa mau bekerja.

Hal itu diucapkannya saat menanggapi keterangan yang diberikan oleh sembilan saksi yang dihadirkan dalam persidangan lanjutan perkara korupsi Dana Desa Banjar Manis tahun anggaran 2018 dan 2019, di PN Tanjungkarang pada Kamis siang 9 September 2021.

Baca Juga : Gara-Gara Uang Rokok, Oknum Pendamping Desa Di Way Kanan Bantu Kakam Korupsi Dana Desa

Para saksi yang dihadirkan kali ini diketahui merupakan perangkat desa, yang juga dianggap mengetahui perihal pelaksanaan realisasi anggaran dana desa yang disangkakan dikorupsi oleh Muflihan, selaku Kepala Pekon Banjar Manis.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, beberapa saksi mengatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan pengelolaan anggaran yang dimiliki oleh desa Banjar Manis.

Kirka.co
Tim PBH DPC Peradi Bandar Lampung, PN Tanjungkarang. Foto Eka Putra

Sehingga usai para saksi memberikan keterangannya, terdakwa pun langsung menjelaskan dengan sigap terkait fakta persidangan yang terungkap tersebut, “Sekdes itu disuruh kerja nggak mau pak, pas mau gajian saja mereka itu juga baru sibuk datang semua ke kantor, mau digaji tak mau bekerja,” ungkap terdakwa Muflihan.

Sementara Tim Kuasa Hukum terdakwa Muflihan sendiri, mengatakan keyakinannya terkait sangkaan dugaan korupsi yang tidak akan terbukti kepada kliennya, dimana seluruh pembangunan yang telah dianggarkan sudah terlaksana dan sesuai.

“Jadi tadi sama-sama kita dengar di persidangan, bahwa pekerjaan-pekerjaan itu sudah selesai dan terlaksana sesuai dengan anggaran, jadi sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada yang fiktif, masyarakat juga ikut dilibatkan dalam pembangunan, nanti bukti-buktinya akan kami lampirkan pada nota pembelaan,” terang Muhammad Iqbal, perwakilan tim kuasa hukum PBH DPC Peradi Bandar Lampung, PN Tanjungkarang.

Dalam dakwaannya sendiri, terdakwa Muflihan diduga telah melakukan Korupsi terhadap anggaran Dana Desa Banjar Manis tahun anggaran 2018-2019, dengan cara melakukan mark-up anggaran pada sembilan item kegiatan pembangunan.

Diantaranya pada kegiatan pembangunan di 2018 antara lain drainase, TPT, gedung PAUD dan rehabilitasi gedung Posyandu, serta di 2019 terdapat mark-up pada kegiatan pembangunan jalan rabat beton, drainase dan gorong-gorong, rehabilitasi Balai Pekon, rehabilitasi jembatan gantung, serta pengadaan lampu jalan.

Baca Juga : Jangan Dicontoh! Diduga Gunakan Dana Desa Untuk Judi & Syahwat, Boman Dihukum Penjara 4 Tahun

Dengan total Kerugian Negara yang diakibatkan sebesar total Rp1.056.486.400 (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), dengan sangkaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf-b Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Eka Putra
  • Bagikan