Menu
Precision, Actual & Factual

Diputus Tak Sandang Status Tersangka Lagi, Hengky Widodo Melenggang Tenang

  • Bagikan
Suasana Sidang Lanjutan Permohonan Praperadilan Hengki Widodo Alias Engsit Terhadap Status Tersangka Yang Ditetapkan Oleh Polda Lampung Dalam Dugaan Korupsi Di Kegiatan Pekerjaan Jalan Ir. Sutami - Sribawano Tahun Anggaran 2018. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Permohonan Praperadilan Hengky Widodo alias Engsit dengan pihak termohon Polda Lampung dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Tunggal Joni Butar Butar, maka dalam hal tersebut Hengky Widodo secara otomatis tak lagi menyandang status sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan Ir. Sutami – Sribawono.

Putusan tersebut dibacakan pada persidangan lanjutannya yang digelar Kamis pagi 27 mei 2021di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, setelah selama tujuh hari proses persidangan praperadilan dilaksanakan secara maraton.

Ahmad Handoko selaku Kuasa Hukum dari Hengky Widodo memberikan apresiasi atas putusan yang dijatuhkan Hakim, seraya mengucap syukur ia pun menuturkan bahwa keputusan kali ini telah memenuhi rasa keadilan daei kliennya tersebut.

“Permohonan Praperadilan kita dikabulkan, kami mengucapkan syukur Alhamdulillah dan menyampaikan apresiasi kepada Hakim Tunggal yang telah memutus perkara ini dengan adil berdasarkan alat bukti dan segala fakta persidangan yang ada,” ungkap Ahmad Handoko.

Diketahui apa yang menjadi alasan pihak pemohon sebelumnya dalam mengajukan Praperadilannya, turut menjadi poin penting yang membuat Hakim memutuskan bahwa penetapan status tersangka yang disematkan oleh Polda Lampung terhadap Hengky Widodo tidak sah.

Hengky Widodo mempermasalahkan atas status tersangka yang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Lampung terhadap dirinya, lantaran menurutnya tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Dimana belum adanya hasil resmi audit perhitungan Kerugian Negara dari lembaga resmi manapun, serta tidak adanya pemanggilan dirinya untuk dimintai klarifikasi dan keterangan sebagi saksi di dalam perkaranya sendiri.

“Di dalam KUHAP kan diatur harus ada dua alat bukti, sedangkan Pemohon (Hengky Widodo) belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dan tidak ada hasil audit resmi dari lembaga seperti BPK, karena dalam perkara Tipikor ya harus ada Kerugian Negaranya dulu” Imbuh Hakim Tunggal Joni Butar Butar.

Diketahui sebelumnya Polda Lampung sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan kasus ini, dan pihaknya memperkirakan adanya kerugian negara yang diakibatkan permasalahan pekerjaan proyek jalan di tahun 2018 tersebut mencapai sebesar Rp65 miliar.

Selain Hengky Widodo, empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya Bambang Wahyu Utomo selaku Direktur PT. Usaha Remaja Mandiri dimana perusahaan tersebut adalah pelaksana pekerjaan proyek jalan, Bambang Hariadi selaku pengawas, serta dua ASN pada Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR bernama Sahroni dan Rukun Sitepu.

  • Bagikan