Kirka – Ketegangan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura sepanjang Oktober 2026 melahirkan pergerakan kolektif yang jarang terlihat dari jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Empat pejabat tinggi negara tampil serentak di medan berbeda guna menghadapi tekanan dua negara tetangga terkait isu kabut asap hingga niaga energi.
Eksponen 98, Mahendra Utama, mengungkapkan pergerakan serempak para anggota kabinet bukan sekadar kebetulan, melainkan satu kesatuan arsitektur diplomasi.
Ketika perdebatan lintas batas memanas, Jakarta beralih dari pola defensif menuju pemanfaatan keunggulan komparatif di berbagai lini.
“Empat pembantu Presiden Prabowo bergerak serentak di medan yang berbeda, mulai dari urusan energi hingga penegakan hukum.
“Langkah kolektif dalam kerangka interdependensi asimetris menguji sejauh mana Indonesia bisa mengubah ketergantungan timbal balik menjadi daya tawar.
“Sebuah pertaruhan diplomasi multi front, bukan retorika tunggal,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Rabu, 28 Oktober 2026.
Di lini terdepan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka front paling keras melalui instrumen pasokan gas bumi.
Bahlil secara terbuka mengancam bakal mengevaluasi kontrak ekspor gas bagi negara yang enggan menghargai Indonesia.
Manakala pihak Singapura melontarkan sindiran mengenai kepatuhan kontrak dagang, Bahlil langsung membalas dengan nada tinggi.
“Jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak,” tegas Bahlil.
Ancaman evaluasi pasokan energi di sektor hulu migas turut mengundang perhatian kalangan pengamat hubungan internasional.
Praktisi diplomasi Dinna Prapto Raharja mengategorikan langkah Kementerian ESDM sebagai campuran antara nasionalisme sumber daya (resource nationalism) dan reaksi politik cepat yang berisiko merusak reputasi jangka panjang.
Berbeda dengan gertakan di sektor energi, tekanan lebih halus justru dimainkan melalui jalur ekonomi keagamaan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau sekitar 70.000 jemaah umrah asal tanah air agar menghindari transit penerbangan di bandara Malaysia maupun Singapura demi memperkuat maskapai nasional.
Menurut Mahendra, imbauan pengalihan jalur terbang puluhan ribu jemaah merupakan wujud nyata kekuatan lunak (soft power) sebagaimana konsep ilmuwan politik Joseph Nye.
“Dahnil memainkan soft power lewat ekonomi umrah. Caranya dengan memengaruhi pihak luar melalui daya tarik dan pengalihan arus ekonomi, bukan lewat paksaan,” kata Mahendra.
Selain urusan pasokan gas dan rute penerbangan, pergesekan dengan negeri jiran juga merembet ke ranah kedaulatan digital.
Saat beredar narasi ancaman pemutusan jaringan internet, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid langsung menyodorkan data infrastruktur telekomunikasi di kawasan Asia Tenggara.
Meutya memaparkan fakta bahwa mayoritas jaringan kabel serat optik bawah laut yang mendarat di Singapura justru melintasi wilayah perairan Nusantara.
Posisi geografis kepulauan Nusantara otomatis memegang kendali lalu lintas data di kawasan selat.
Kewibawaan Jakarta di meja perundingan kian lengkap lewat gebrakan aparat penegak hukum.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar keterlibatan pihak asing dalam 98 kasus korporasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan tiga perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA).
Selain perkara lingkungan, kepolisian juga menyita kapal pengangkut narkoba milik jaringan negara jiran.
Mahendra menjelaskan, pengungkapan puluhan kasus korporasi pembakar hutan beserta penyitaan kapal narkotika oleh Kapolri menjadi balasan hukum atas kritik Singapura dan Malaysia.
Lewat penindakan di lapangan, aparat membuktikan keseriusan Jakarta dalam menindak pelanggar aturan tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum berfungsi sebagai cek dan balik. Indonesia membuktikan diri serius menangani masalah asap, perusahaan asing pun tak kebal hukum, sekaligus tanpa kompromi memberantas narkoba jaringan internasional.
“Keempat pejabat bekerja dalam satu arsitektur, Bahlil menekan di ranah energi, Dahnil mengalihkan arus ekonomi, Meutya menjaga ruang informasi, dan Suyudi menegakkan hukum,” tutup Mahendra.
