Kirka – Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengingatkan adanya tantangan struktural di balik optimisme pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
Ketersediaan pasokan gas bumi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga tata kelola pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibereskan.
Menurut Mahendra, sektor manufaktur lokal sangat membutuhkan tambahan suplai gas dalam jumlah signifikan agar tetap beroperasi optimal.
Kondisi darurat energi bagi pabrik-pabrik di Lampung bahkan telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Ia mengutip pernyataan Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, yang menyebut Lampung sebagai wilayah dengan kebutuhan pasokan gas paling mendesak demi menjaga utilisasi pabrik sekaligus melindungi lapangan kerja.
“Tanpa ketersediaan energi yang kompetitif, program hilirisasi berisiko berhenti di tengah jalan,” ujar Mahendra, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Selain kendala infrastruktur energi, Mahendra turut menggarisbawahi kesenjangan kompetensi angkatan kerja.
Pengembangan pabrik pengolahan berbasis sumber daya alam (SDA) tidak akan berjalan maksimal apabila hanya mengandalkan kelimpahan bahan baku.
Kebutuhan terhadap tenaga ahli sejalan dengan penekanan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Kepala daerah itu menegaskan bahwa pengembangan sektor pengolahan SDA menuntut kehadiran pekerja terampil, profesional, serta adaptif terhadap perubahan teknologi.
Apalagi, struktur penduduk Lampung didominasi oleh kelompok usia produktif. Tercatat lebih dari 45 persen populasi berasal dari kalangan Generasi Z dan Post Gen Z.
“Potensi bonus demografi di Lampung sangat besar, tetapi harus segera dikonversi menjadi produktivitas melalui peningkatan keahlian kerja,” tutur Mahendra.
Tata Kelola dan Dampak Investasi
Guna menjawab hambatan energi maupun ketenagakerjaan, Mahendra menekankan pentingnya pembenahan tata kelola yang adaptif.
Keberlanjutan pembangunan, sambungnya, tidak cukup hanya bertumpu pada besaran belanja infrastruktur fisik semata.
Ia lantas merujuk pemikiran ekonom Dani Rodrik mengenai syarat keberhasilan kebijakan industri.
Pemerintah dituntut memiliki kapasitas kuat dalam melakukan evaluasi program secara objektif.
“Sebagaimana diingatkan Rodrik, kebijakan industri yang efektif mensyaratkan kapasitas pemerintah untuk mengenali kegagalan dan berani menghentikan subsidi,” jelasnya.
Sebagai langkah penguatan, Mahendra mendorong kementerian terkait agar lebih cermat dalam mengawal arus penanaman modal.
“Setiap investasi yang masuk wajib menghasilkan linkages atau keterkaitan ekonomi yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menciptakan pertumbuhan semu,” pungkas Mahendra.
