Kirka – Realisasi investasi di Provinsi Lampung sukses menembus angka Rp7,03 triliun saat memasuki paruh kedua tahun 2026.
Dominasi industri makanan sebagai penyumbang terbesar menjadi bukti nyata bergeraknya roda hilirisasi komoditas lokal di Bumi Ruwa Jurai.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengungkapkan bahwa capaian penanaman modal hingga pertengahan 2026 menjadi pijakan awal yang kuat bagi transformasi ekonomi daerah.
Menurutnya, keberhasilan menarik arus modal triliunan rupiah bukan sekadar catatan statistik di atas kertas, melainkan langkah pembuka untuk menutup celah antara rencana pembangunan dan realisasi di lapangan.
“Perolehan investasi Rp7,03 triliun merupakan modal awal yang sangat signifikan bagi Lampung, tetapi tentu bukan garis akhir dari perjalanan panjang industrialisasi kita,” ujar Mahendra Utama, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Bukti konkret bergulirnya penguatan industri pengolahan terlihat dari peresmian Bioetanol Development Center di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.
Pasca peresmian pusat pengembangan energi baru terbarukan di Tegineneng, tahapan konstruksi pabrik ditargetkan langsung berjalan pada rentang kuartal III hingga kuartal IV tahun 2026.
Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan bahwa kesuksesan hilirisasi di Lampung menjadi panggung pembuktian bagi dua tesis ekonomi pembangunan dunia.
Pertama, tesis Albert O. Hirschman mengenai linkages atau keterkaitan antar sektor industri.
Kedua, gagasan Dani Rodrik tentang self discovery, yakni kemampuan suatu wilayah menemukan potensi ekonomi unggulannya sendiri.
Keberhasilan mengaitkan sektor hulu pertanian dengan industri manufaktur diyakini mampu mendongkrak daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Jika singkong berhasil diolah menjadi bioetanol, biji kakao bertransformasi menjadi cokelat olahan bernilai tambah, serta sektor unggas mampu menyediakan protein terjangkau bagi masyarakat, maka Lampung telah membuktikan jati dirinya.
“Daerah sanggup tampil sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek eksploitasi sumber daya alam mentah,” tutur Mahendra.
Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam di Lampung, sambung Mahendra, memastikan nilai tambah ekonomi tidak lagi lari ke luar wilayah.
Petani singkong, pekebun kakao, hingga peternak unggas lokal akan merasakan langsung dampak berantai dari berdirinya pabrik-pabrik pengolahan di dekat sentra produksi.
Kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Korporasi
Menggeliatnya ekosistem industri pengolahan di gerbang Sumatera tak lepas dari sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Mahendra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menempatkan hilirisasi sebagai poros kebijakan nasional, diikuti langkah badan pengelola investasi Danantara dalam menerjemahkan visi besar pemerintah menjadi investasi konkret.
Dukungan fasilitasi lintas sektor dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut mempercepat eksekusi proyek strategis di daerah.
Di tingkat provinsi, kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendapat apresiasi khusus berkat konsistensinya mengawal agenda hilirisasi sejak tahap perencanaan hingga eksekusi.
Kepastian regulasi dan pengawalan ketat dari pemerintah daerah berhasil memperkuat kepercayaan barisan korporasi besar seperti Toyota, Pertamina New & Renewable Energy (NRE), PTPN I, beserta mitra strategis lainnya untuk menanamkan modal di Lampung.
“Tantangan ke depan memang masih membentang luas, tetapi arah kebijakan ekonomi kita sudah sangat jelas.
“Lampung pada 2026 bukan lagi berbicara tentang kekayaan mentah apa yang dimiliki, melainkan seberapa besar komoditas lokal yang mampu diolah,” pungkas Mahendra.
