Hal tersebut menyebabkan parpol menjadi tidak mandiri dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Sehingga abdinya para politisi ya investor selaku pemilik modal bukan negara. Jadi dia bukan Abdi Negara tapi Abdi Korporasi,” tegas dia.
Selain itu, penyelenggaraan pemilihan dan pemilu yang berbiaya besar juga perlu dievaluasi dan dikoreksi agar lebih efisien.
“Jangan karena negara yang membiayai, pendanaannya besar, jadi membebani negara juga,” kata dia.
Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Parpol
Masyarakat perlu mengawasi dan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peningkatan pendanaan politik oleh negara.
“Partai politik itu organisasi publik bukan organisasi private atau organisasi masyarakat. Karena dari sisi pendanaan, partai politik didanai oleh APBN dan APBD,” jelas Darmawan Purba.
Sejauh ini, audit keuangan parpol yang dilakukan oleh BPK RI hanya terbatas pada pendanaan politik yang diterima dari negara. Belum mencakup pada sumbangan masyarakat, individu, dan perusahaan swasta.
“Ke depan, partai politik diharapkan punya kemauan yang kuat untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana politik,” kata dia.
Khususnya pada saat penyampaian Laporan Dana Kampanye (LDK) kepada penyelenggara pada pemilihan dan pemilu.
“LDK itu selalu menjadi persoalan karena sifatnya hanya administratif, memenuhi syarat pendaftaran di KPU,” ujar dia.
Pelaporan dana kampanye dengan jumlah yang minimalis berbanding terbalik dengan mahalnya biaya politik dalam pemilihan dan pemilu.
“Meskipun laporan penerimaan dan pengeluarannya melalui proses audit oleh kantor akuntan publik. Hanya saja, apakah semua dilaporkan?” Kata dia.
Baca Juga : Darmawan Purba Sarankan Timsel Rekrut Anggota Bawaslu Lampung Sekaligus
Parpol harus menjunjung etika politik, berintegritas, transparan, jujur, dan bertanggung jawab, ketika menerima pendanaan politik dari negara.
“Transparansi dan akuntabilitas partai politik harus dan sangat mutlak disertai pengawasan dari lembaga pemerintah dan masyarakat,” pungkas Darmawan Purba.
