KIRKA – Buruh geruduk Pemprov Lampung minta upah 2023 naik 20 persen, dalam orasinya kali ini masa aksi juga turut meminta Pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Demo Kenaikan BBM PMII Gerudug Gedung DPRD Kota Bandar Lampung
Selasa siang 20 September 2022, puluhan buruh yang tergabung dalam SPEE – FSPMI Cabang Lampung, menyambangi gedung Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyampaikan orasinya, terkait tuntutan upah dan beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat.
Yang menurut mereka, saat masyarakat tengah berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Indonesia justru melakukan hal-hal yang semakin menyengsarakan rakyatnya, sehingga para masa buruh ini berinisiatif untuk menyuarakan keresahan yang kini tengah dialami oleh masyarakat.
Baca Juga: Faktor Pemicu Kenaikan Harga BBM di Indonesia
“Hari ini dalam aksi kami, ada tiga tuntutan yang kita sampaikan, yaitu tolak kenaikan harga BBM bersubsidi, tolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dan kami juga turut meminta kenaikan UMK dan UMP Se-Kabupaten Kota di Provinsi Lampung sebesar 10 sampai 20 persen,” ucap Erik Mediarta, selaku koordinasi aksi.
Ia menambahkan, saat ini seluruh rakyat khususnya masyarakat bawah mengeluhkan langkah yang diambil oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM, dimana hal tersebut akan menjadi titik awal kenaikan harga bahan pokok lainnya.
Baca Juga: Masa Aksi Protes BBM Jebol Kawat Duri Polisi
Yang menurutnya kebijakan itu pun didapati telah berbanding terbalik, dengan fakta harga minyak dunia yang saat ini tengah mengalami penurunan, serta surplusnya APBN Indonesia pada Agustus 2022 lalu.
“Padahal di Agustus 2022 kemarin, pemerintah sudah menyatakan APBN negara kita surplus, kok saat ini dikala harga minyak dunia turun Indonesia malah mengumumkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, ini kan berbanding terbalik,” tukasnya.
Baca Juga: Demo Kenaikan Harga BBM Deni RB Turun Bentangkan Poster
Dari aksi buruh hari ini, direncanakan akan kembali dilakukan pada awal dan akhir Oktober 2022 mendatang, dengan jumlah masa yang diperkirakan jauh lebih banyak lagi, untuk mengawal tuntutan mereka yang telah disuarakan hari ini.
