“Ini adalah arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya mempercepat pelayanan berbasis elektronik seperti e-government, e-procurement, dan e-budgeting. Dan di Kementerian ATR/BPN kita juga sudah melayani secara digital dengan empat layanan yang telah full elektronik, SKPT, hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat, dan peta zona nilai tanah,” papar Indra.
Baca juga: Ditreskrimum Polda Lampung Siap Tindaklanjuti Perkara Mafia Tanah
Notaris dan PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan diharapkan harus siap dengan perubahan dalam hal melayani masyarakat secara digital. Karena, era digital ini tidak bisa dihindari. Perkembangan terus berjalan tanpa menunggu kapan semua siap.
“Ini sebuah keniscayaan untuk dihindari, maka pentingnya belajar literasi digital sesuai dengan tuntutan zaman,” ujar Indra.
Pelayanan digital diharapkan mampu mengikis ruang biaya tambahan di luar prosedur (pungli, red) sehingga kepercayaan masyarakat akan pelayanan tidak hanya menjadi slogan saja.
“Ingat kinerja kita dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Era telah berubah, jadi tak bisa lagi kita menunggu dengan konsep dan metode yang konvensional,” tegas Indra Gunawan.
Indra Gunawan juga menyinggung soal security sistem di bidang pertanahan yang pernah menjadi isu aktual, bahkan BPN kerap menerima kritik dan keraguan mengenai penerapan keamanan digital.
“Pada posisi ini, BPN merangkul semua stakeholder yang berkepentingan dalam hal keamanan digital. Di antaranya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan aparat penegak hukum lainnya demi memberikan jaminan keamanan dalam bidang pelayanan pertanahan secara digital,” jelasnya.
Proses transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN berdasarkan road map yang telah ditentukan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sehingga kantor pertanahan hanya mengejawantahkan berdasarkan rencana yang ada.
Baca juga: Pemerintah Temukan Adanya Peran Pebisnis dalam Sengketa Lahan PTPN II
“Pada akhirnya, kerja keras ini diharapkan akan membuahkan hasil dalam jangka waktu panjang, dengan kualitas pelayanan yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara,” jelas Indra Gunawan yang hadir didampingi Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak BPN Kota Depok Riyanto Tose.
Untuk diketahui, Konferdalub IPPAT Kota Depok dipimpin langsung Ketua IPPAT Kota Depok Hj Rianda Riviyusnita dan jajarannya.
Dalam sambutannya Rianda Riviyusnita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu rangkaian pelaksanaan Konferdalub sejak awal hingga hari H pelaksanaan yang berlangsung tertib dan lancar.
“Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Di ruangan Asri ini kita bisa berkumpul dengan BPN Kota Depok bersama, Badan Keuangan Daerah dan semua unsur yang memfasilitasi hingga kita mampu mengemban amanah penyelenggaraan Konferdalub IPPAT Kota Depok. Semua berjalan perfect yang direncanakan dengan matang,” ujar Rianda Riviyusnita. (ful/ind)
