Kirka – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana Rp5 miliar pada tahun 2026 untuk menyusun dokumen induk (master plan) pengendalian banjir di Kota Bandarlampung.
Kebijakan penyusunan dokumen diharapkan menuntaskan perdebatan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penanganan genangan air perkotaan.
Pelaksana Tugas Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU, Mochammad Dian Almaruf, memastikan penyusunan rancangan teknis akan rampung pada Desember 2026.
Dokumen turunan berfungsi sebagai panduan utama sekaligus pemetaan wilayah rawan bencana secara terintegrasi.
“Dari rancangan dasar nanti, kita tahu pasti titik mana yang butuh pembebasan lahan, peninggian tanggul, sampai pembuatan polder. Semuanya berbasis data,” kata Dian, dilansir pada Kamis, 30 April 2026.
Proses perumusan perencanaan melibatkan Direktorat Bina Teknik beserta pihak konsultan profesional.
Pendekatan berbasis data diterapkan guna menghindari penanganan sepotong-sepotong yang selama bertahun-tahun menjadi penghambat pengentasan banjir perkotaan.
Dian mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan tata air membutuhkan kolaborasi aktif dari Pemerintah Kota Bandarlampung dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Sinergi lintas instansi sangat dibutuhkan untuk membereskan tantangan sosial di lapangan, mulai dari urusan ganti rugi tanah hingga relokasi permukiman warga.
Sembari menunggu rancangan jangka panjang siap, pemerintah pusat mulai mengerjakan tindakan pencegahan darurat.
Langkah cepat meliputi normalisasi 10 ruas sungai, pemasangan geobag dan bronjong, serta penguatan tanggul di sejumlah area rentan seperti Garuntang.
Kementerian PU juga mengirimkan bantuan alat berat beserta pompa air tambahan untuk menyedot debit air secara langsung.
“Kami datangkan pompa bergerak untuk penanganan cepat di titik genangan. Pengadaan pompa ke depan akan menjadi prioritas khusus untuk wilayah Bandarlampung,” pungkas Dian.
