Kirka – Tragedi kecelakaan perkeretaapian di Bekasi yang memakan korban jiwa dan luka-luka menuai sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Insiden maut dinilai bukan sekadar rentetan nasib nahas atau murni kendala teknis operasional armada.
Lembaga negara pengawas pelayanan publik menegaskan, petaka jatuhnya korban merupakan wujud persoalan mendasar sekaligus kegagalan sistemik layanan transportasi massal tanah air.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, memaparkan bahwa nyawa penumpang terus menjadi taruhan di balik tata kelola layanan angkutan umum yang buruk.
Kegagalan sistem yang menelan korban jiwa semestinya mendapat perhatian luar biasa dari para penyelenggara negara.
Menurutnya, perlindungan warga mutlak menempati prioritas paling puncak tanpa ruang kompromi.
“Peristiwa ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik.
“Transportasi publik merupakan layanan dasar yang menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang aman, layak, pasti, dan bertanggung jawab,” tegas Robert, dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, 29 April 2026.
Lebih jauh, para operator angkutan umum dilarang hanya mementingkan aspek kelancaran operasional jadwal semata.
Ombudsman mengendus potensi maladministrasi di balik tata kelola layanan angkutan yang berujung pada kecelakaan maut.
Praktik buruk kerap bermula dari kelalaian prosedur, lemahnya deteksi mitigasi risiko, mandeknya koordinasi antar penyelenggara, hingga pelanggaran standar keamanan standar.
Merespons tragedi kelam, Ombudsman berjanji bakal aktif mengawasi langsung proses penanganan pasca laka.
“Negara dan operator wajib menjamin pemenuhan hak para korban beserta keluarga.
“Penumpang berhak mendapatkan respons supercepat, pencairan kompensasi pantas, hingga akses informasi yang transparan tanpa praktik diskriminasi,” tegasnya.
Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan pun kini dituntut segera menggelar audit menyeluruh.
Standar keamanan, skema tanggap darurat, pembaruan teknologi, sampai peningkatan kualitas sumber daya manusia butuh perombakan total.
Reformasi pelayanan publik menjadi syarat mutlak guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas terhadap moda transportasi massal.
