Kirka – Hasil Pemilu Sela Amerika Serikat (AS) 2026 tidak berhenti di Washington.
Gelombang ketidakpastian politik di gedung Kongres merambat cepat ke pasar keuangan domestik dan lanskap diplomasi Jakarta, sekaligus menguji ketahanan ekonomi serta kedaulatan politik luar negeri Indonesia.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengungkapkan bahwa ujian terhadap ketahanan nasional berawal dari kemenangan Partai Demokrat yang menguasai Kongres AS.
Pergeseran peta kekuatan politik di Washington langsung melahirkan kebuntuan fiskal dan mendorong sikap hati-hati di kalangan investor global.
“Gelombang ketidakpastian politik di Kongres merambat cepat ke pasar keuangan dan lanskap diplomasi Indonesia.
“Dinamika di Washington betul-betul menguji ketahanan ekonomi sekaligus kedaulatan politik luar negeri kita,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Kamis, 5 November 2026.
Guncangan di pasar keuangan terlihat jelas dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat rontok 1,81 persen ke level 5.004,393.
Pelemahan tajam di lantai bursa sejalan dengan temuan riset BRI Danareksa mengenai risiko besar dari dinamika politik di Negeri Paman Sam.
“Ketidakpastian arah kebijakan fiskal, perdagangan, dan geopolitik AS berpotensi meningkatkan volatilitas pasar global,” tulis riset BRI Danareksa.
Revisi Pertumbuhan Ekonomi dan Beban Mitra Dagang
Tingginya volatilitas pasar global turut memperberat langkah otoritas fiskal dan moneter di Tanah Air dalam menjaga laju perekonomian nasional.
Tekanan eksternal dari pasar global memperkuat langkah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke rentang 5,4–5,5 persen, turun dari target sebelumnya di kisaran 5,6–6,0 persen.
Menurut Mahendra, koreksi target pertumbuhan ekonomi nasional tidak lepas dari fenomena two level game sebagaimana digagas pakar ilmu politik Robert Putnam.
Lewat kerangka two level game, tekanan politik domestik di AS memaksa posisi tawar Washington dalam negosiasi internasional menjadi jauh lebih kaku.
“Ketika negosiasi internasional Washington menjadi lebih kaku akibat tarik-menarik kepentingan domestik mereka, Indonesia sebagai mitra dagang mau tidak mau harus menanggung biaya ketidakpastian dari situasi di sana,” kata Mahendra menjelaskan.
Diplomasi Bebas Aktif di Persimpangan Jalan
Beban ketidakpastian dari Washington rupanya tidak berhenti di sektor perdagangan dan pasar modal, melainkan kut merembet ke panggung geopolitik.
Mahendra menjelaskan, fragmentasi di tubuh Kongres AS turut melemahkan konsistensi komitmen Washington terhadap berbagai forum multilateral, termasuk Board of Peace (BoP) untuk Gaza.
Terbelahnya suara di Kongres membuat alokasi pendanaan maupun kepastian pengerahan pasukan AS di dalam BoP menjadi sangat fluktuatif.
Goyahnya dukungan Washington sejalan dengan catatan pengamat hubungan internasional, Andrea Abdul Rahman, yang mengingatkan pemerintah agar mengkaji ulang keberadaan forum multilateral di tengah guncangan politik negara besar.
“RI perlu menghitung ulang apakah BoP masih mampu menjaga kredibilitas di tengah ketidakpastian politik dua aktor utama,” ungkap Andrea.
Bagi Mahendra, fluktuasi komitmen negara adidaya menjadi momen genting bagi doktrin politik luar negeri bebas aktif milik Indonesia.
Pemerintah perlu mengambil sikap tegas terhadap keanggotaan di berbagai forum internasional yang kelangsungan serta relevansinya terlalu bergantung pada stabilitas politik internal negara besar.
“Meninjau ulang keanggotaan di forum yang relevansinya bergantung pada stabilitas politik negara adidaya adalah langkah realis, bukan sekadar refleks diplomatik,” tegas Mahendra.
Lebih jauh, Mahendra mengingatkan bahwa dinamika Pemilu Sela AS 2026 menjadi cermin nyata bagi pemerintah di Jakarta dalam merumuskan kebijakan jangka panjang.
Baginya, ketahanan ekonomi dan otonomi diplomasi Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dari dinamika politik domestik para mitra strategisnya.
