Kirka – Ribuan liter bahan bakar menguap percuma setiap hari di sepanjang ruas jalan nasional penghubung Bandarlampung menuju Pringsewu hingga Kota Agung.
Antrean panjang kendaraan bermotor kini menjadi rutinitas harian yang perlahan mencekik roda ekonomi masyarakat.
Pemandangan semrawut serupa turut menutupi jalur lintas Tegineneng, Trimurjo, sampai ke arah Kota Metro.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, melemparkan kritik tajam terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam mengurai problem transportasi di wilayah ujung selatan Sumatera.
Usulan rancangan infrastruktur kereta api perkotaan sejatinya sudah disodorkan Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2019 silam.
Namun, sampai pergantian tahun berulang kali, draf pengajuan terkesan hanya ditumpuk di atas meja tanpa eksekusi nyata.
“Pemerintah sepertinya terjebak pada paradigma lama. Fokusnya sekadar mengagungkan pembangunan jalan tol atau melebarkan aspal.
“Cara berpikir seperti itu sangat berorientasi pada kendaraan pribadi dan logistik darat semata, sama sekali tidak menjawab kebutuhan angkutan massal,” kata Mahendra, Jumat, 31 Juli 2026.
Pola pikir para pemangku kebijakan dinilai bertolak belakang dengan prinsip tata ruang modern.
Mengutip pandangan pakar perkotaan Jane Jacobs dalam literatur The Death and Life of Great American Cities, Mahendra mengingatkan bahwa ruang hidup baru bisa bernapas lega apabila pembangunan mengutamakan kemudahan akses publik.
Mobilitas warga tidak seharusnya didikte oleh dominasi mobil pribadi yang memakan ruang jalan raya.
Satu-satunya solusi paling rasional saat ini adalah mengembangkan jaringan transportasi berbasis rel dari jantung ibu kota provinsi menuju berbagai kabupaten penyangga.
Kereta api memegang keunggulan mutlak yang mustahil disamai oleh moda darat biasa, mulai dari daya angkut raksasa, efisiensi energi yang tinggi, sampai kepastian waktu tempuh antar kawasan.
Kendala terbesarnya bermuara pada realitas anggaran.
Pemprov Lampung jelas tidak sanggup membiayai megaproyek kereta perkotaan hanya dengan mengandalkan ruang fiskal APBD yang sangat terbatas.
Masa depan perkeretaapian daerah sepenuhnya bersandar pada kemauan politik atau political will dari elite di Jakarta.
“Pemda tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Pusat harus segera turun tangan memasukkan jaringan rel Lampung ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional.
“Beban pembiayaan bisa diakali lewat skema Public Private Partnership atau menyediakan alokasi APBN khusus,” tegasnya.
Mengabaikan dokumen usulan yang sudah mandek bertahun-tahun, kata Mahendra, sama dengan membiarkan kerugian finansial wilayah akibat kemacetan terus membengkak.
“Jika dibiarkan berlarut tanpa kepastian, daya saing ekonomi Lampung di masa depan dipastikan hancur tergilas lambatnya pergerakan manusia dan barang,” pungkasnya.
