Kirka – Peristiwa seorang ibu yang terpaksa bertaruh nyawa bersalin di dalam mobil lantaran hancurnya akses jalan desa kembali membuka mata publik tentang kondisi infrastruktur Lampung.
Alih-alih berdalih di tengah gelombang protes, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal justru tampil ke muka dan melontarkan permohonan maaf secara terbuka.
Langkah cepat sang kepala daerah meredam polemik langsung memantik atensi Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Ia memandang keberanian seorang pemimpin mengakui kelemahan di depan rakyatnya merupakan wujud empati murni, bukan sekadar basa-basi politik demi menghindari tanggung jawab.
“Pengakuan atas sebuah masalah adalah pijakan awal paling mutlak saat menghadapi situasi darurat.
“Sikap Mirza yang memilih tidak buang badan atau menyalahkan bawahan justru memperlihatkan kedewasaan berpolitik,” kata Mahendra di Bandar/ampung, Rabu, 29 Juli 2026.
Menyitir pandangan pakar manajemen John C. Maxwell, ia menyebut pemimpin sejati selalu berani memikul porsi kesalahan lebih besar ketimbang mengejar pujian semata.
Respons gubernur menghadapi insiden darurat tanpa repot mencari kambing hitam menjadi bukti kepedulian tulus terhadap keselamatan warga.
Meski begitu, Mahendra mengajak khalayak membedah benang kusut infrastruktur di kawasan Sai Bumi Ruwa Jurai secara lebih jernih.
Karut marut akses darat rupanya merupakan warisan persoalan menahun yang sudah mengendap lama.
Menurutnya, menumpahkan seluruh beban kesalahan kepada pemerintahan sekarang jelas sebuah penyederhanaan masalah.
Pemerintah Provinsi Lampung sejauh ini terus memacu perbaikan jalur-jalur daerah lewat sokongan APBD sekaligus berkoordinasi dengan pusat lewat program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Upaya percepatan pembangunan tentu menuntut proses, waktu, serta hitungan efisiensi anggaran yang matang.
“Permintaan maaf sang gubernur bukanlah simbol kegagalan kepemimpinan.
“Justru hal itu menjadi sinyal kuat sekaligus komitmen moral guna menuntaskan pemerataan pembangunan jalan sampai ke pelosok daerah,” tuturnya memungkasi.
