Kirka – Kebijakan transformasi struktural industri di Provinsi Lampung memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejak dimulainya fokus baru pada 2025, arah pengembangan sektor hilirisasi agrobisnis dinilai sudah sangat ideal, meski kecepatan eksekusi di lapangan masih menjadi sorotan.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melepaskan diri dari sekadar penyedia bahan mentah patut diapresiasi.
Ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas primer dunia, seperti kelapa sawit, kopi, karet, hingga singkong, selama bertahun-tahun sering kali membuat perekonomian daerah goyah saat harga pasar global anjlok.
“Target hilirisasi sebagai tulang punggung baru merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditawar lagi.
“Fokus pada pengembangan Kawasan Industri Tanggamus (KIT) serta penguatan koridor logistik di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera menunjukkan komitmen kuat untuk menarik investasi manufaktur,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Sabtu, 11 Juli 2026.
Visi pembangunan tersebut sejalan dengan agenda ketahanan pangan nasional.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan tegas menyatakan komitmennya mengubah wajah ekonomi daerah.
“Lampung harus bertransformasi dari sekadar lumbung komoditas mentah menjadi pusat hilirisasi pangan nasional.
“Kita tidak boleh lagi mengekspor masa depan kita dalam bentuk bahan baku tanpa nilai tambah,” tegas Gubernur Mirza.
Dampak positif integrasi program pusat dan daerah mulai terlihat dari peningkatan sektor akomodasi serta makan-minum yang menyentuh angka 12,43 persen pada awal 2026.
Angka tersebut membuktikan besarnya potensi pasar domestik untuk menyerap produk olahan lokal.
Sayangnya, indikator makro ekonomi pada triwulan pertama mencatat ketimpangan mencolok pada aspek eksekusi realisasi industri.
Mahendra memaparkan adanya fenomena ketimpangan kecepatan atau speed gap antara sektor hulu dan hilir.
Berdasarkan data terbaru, sektor pertanian berhasil melesat dengan pertumbuhan 9,89 persen.
Sebaliknya, sektor industri pengolahan justru tertinggal jauh di angka 3,28 persen.
Menurutnya, jika merujuk pada teori transformasi sektoral, wilayah yang sukses melakukan industrialisasi seharusnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal ke sektor bernilai tambah tinggi.
“Jomplangnya angka pertumbuhan memperlihatkan bahwa fasilitas pengolahan kita belum siap menampung lonjakan hasil panen raya.
“Akibatnya, banyak komoditas terpaksa dijual mentah ke luar daerah,” jelas Mahendra.
Agar rencana besar Pemprov tidak berhenti di atas kertas, ia mendesak penyelesaian tiga tantangan utama secara paralel.
Pertama, pemenuhan infrastruktur energi seperti listrik dan gas berbiaya terjangkau, dibarengi perbaikan konektivitas jalan kabupaten menuju kawasan pabrik yang sering kali masih dalam kondisi kurang layak.
Kedua, peningkatan keahlian (upskilling) petani tradisional menjadi pekerja manufaktur modern wajib dilakukan secara masif guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sehingga perusahaan tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar daerah.
Tantangan ketiga menyangkut kebijakan fiskal. Otoritas daerah diharapkan lebih agresif memberikan kemudahan perizinan terpadu dan insentif pajak untuk merayu masuknya penanam modal.
“Arah kebijakan sudah visioner, tapi realisasinya wajib mengimbangi laju produksi hulu.
“Tanpa percepatan ekosistem pengolahan secara menyeluruh, kita berisiko besar kehilangan momentum emas era hilirisasi nasional,” tutup Mahendra.
