KIRKA – Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor perumahan, khususnya di wilayah metropolitan.
Pesatnya laju urbanisasi telah membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar.
Menanggapi urgensi ini, Pemerintah Siapkan Badan Khusus demi Percepat Hunian Layak di Kawasan Padat serta wilayah kumuh lainnya di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan dan renovasi tiga juta rumah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, jutaan keluarga saat ini masih terjebak di lingkungan yang tidak layak huni akibat keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di pusat kota.
Fokus pada Kualitas dan Keberlanjutan
Dalam OECD Policy Seminar on Sustainable Housing, Building and Cities, Senin 26 Januari 2026, Fahri menyampaikan bahwa pembangunan perumahan kini tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga martabat penghuninya.
“Hunian harus ramah lingkungan, rendah emisi karbon, serta memiliki ketahanan terhadap bencana,” ujar Fahri Hamzah.
Ia menambahkan bahwa integrasi kebijakan perumahan dengan perencanaan tata kota sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.
Oleh karena itu, langkah Pemerintah Siapkan Badan Khusus demi Percepat Hunian Layak di Kawasan Padat menjadi instrumen vital dalam menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.
Strategi Hunian Vertikal dan TOD
Untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota besar, pemerintah mengusung beberapa strategi utama:
- Pembentukan Badan Khusus: Membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat untuk mengintegrasikan sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply).
- Pengembangan Hunian Vertikal: Mendorong pembangunan apartemen rakyat atau rumah susun di kawasan padat penduduk.
- Konsep TOD (Transit Oriented Development): Membangun hunian di sekitar simpul transportasi massal untuk mempermudah mobilitas warga.
- Kawasan Industri: Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi pekerja di sekitar zona industri guna mengurangi beban transportasi.
Fahri Hamzah optimistis bahwa melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
Dengan adanya badan khusus ini, diharapkan hambatan birokrasi dalam penyediaan rumah bagi rakyat dapat terpangkas secara signifikan.
