KIRKA – Lembaga kajian Political and Public Policy Studies (P3S) menilai kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Maruar Sirait masih jauh dari harapan.
P3S bahkan menyebut kinerjanya nol besar dan mendesak Maruar agar tidak sekadar beretorika, tetapi segera menunjukkan bukti nyata di lapangan.
Direktur P3S, Jerry Massie, menelaah sejumlah program prioritas nasional Kementerian PKP dan menyimpulkan realisasinya sangat minim.
“Saya mendengar klaim progres mencapai 28 persen, tapi saya ragu. Jangan-jangan itu hanya angka manipulatif,” kata Jerry, Minggu (20/7/2025).
P3S mencermati berbagai program unggulan Kementerian Perumahan, seperti bedah rumah dan pembangunan rumah susun.
Menurut Jerry, kementerian hanya menyajikan narasi menarik, namun gagal mengeksekusinya dengan baik. “Pemerintah sudah mengucurkan belasan triliun rupiah, tapi kami tidak melihat hasilnya,” tegasnya.
Mana Realisasinya?
Ia juga menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan memperbaiki 34.000 rumah tidak layak huni dengan dana Rp 7,41 miliar.
Namun, P3S belum menemukan bukti konkret pelaksanaannya.
“Maruar Sirait harus bisa menjelaskan secara rinci, mana bukti realisasi program itu?” ujar Jerry.
Menurutnya, Kementerian PKP sering membungkus program dengan narasi sosial yang heroik, namun tidak membarenginya dengan hasil nyata.
Jerry meminta Maruar Sirait berhenti menjual janji dalam presentasi dan mulai menunjukkan realisasi di lapangan.
Contohnya penataan kawasan kumuh dengan anggaran Rp 130 miliar belum jalan.
“Kami belum melihat lokasi mana yang sudah ditata hingga akhir Juli,” tegasnya.
Penataan Kawasan
P3S mengingatkan bahwa penataan kawasan jangan hanya jadi topeng dari praktik penggusuran.
Jerry menilai kementerian sering memindahkan warga ke tempat sempit tanpa menyelesaikan akar permasalahan.
“Kalau ingin dipercaya, Kementerian Perumahan harus tampilkan hasil, bukan hanya laporan administratif,” ujarnya.
Selain itu, Jerry juga menyoroti lambatnya pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Kementerian menjanjikan pembangunan 2.000 unit fasilitas dasar seperti jalan lingkungan dan saluran air dengan anggaran Rp 60 miliar, namun hasilnya belum terlihat.
“Kalau Maruar Sirait sudah turun ke lapangan, dia pasti punya datanya. Tapi, publik belum melihat hasilnya,” kata Jerry.
Ia menyebut, dengan anggaran sebesar itu, setiap unit seharusnya memperoleh dana sekitar Rp6 juta. Namun hingga kini, publik belum melihat dampaknya.
“Yang jadi soal bukan jumlah anggarannya, tapi ke mana dana itu direalisasikan?” lanjutnya.
Hasil kerja Januari-Juli 2025
P3S menyimpulkan bahwa hingga semester pertama 2025, Kementerian PKP belum menunjukkan kinerja memuaskan dan masih terjebak dalam citra semu. Mereka menyebut capaian kementerian sebagai nol besar.
Jerry juga mengkritik proyek rumah susun dan rumah khusus.
Meskipun pemerintah mengalokasikan Rp 5,07 triliun untuk pembangunan hunian vertikal dan rumah bagi kelompok rentan seperti TNI, Polri, dan korban bencana, P3S belum melihat siapa saja yang benar-benar mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.
Ia menegaskan, jika program-program Kementerian PKP dijalankan bisa menyerap tenaga kerja, memutar roda ekonomi lokal.
Namun, kata Jerry, teori di atas kertas tidak akan berarti jika gagal terwujud di lapangan.
“Maruar Sirait harus segera turun tangan memastikan semua janji kementeriannya terealisasi,” desaknya.
Menurut Jerry, lambatnya penyerapan anggaran dan banyaknya program mangkrak menunjukkan wajah sesungguhnya dari Kementerian PKP.
Kepercayaan Publik Menurun
Ia khawatir situasi ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menggagalkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam bidang perumahan rakyat.
“Kementerian PKP harus menjawab dengan kinerja, bukan baliho pencitraan. Maruar Sirait wajib buktikan hasil nyata,” tegas Jerry.
Ia menyebut kegagalan pelaksanaan bukan sekadar masalah teknis, melainkan potensi blunder politik yang bisa merusak legitimasi pemerintah.
Menutup keterangannya, Jerry menyatakan bahwa program perumahan di Indonesia terlalu sering menjadi panggung politik semata.
“Sampai pertengahan 2025, kinerja Kementerian PKP bisa kami nilai sebagai nol besar. Maruar Sirait hanya omong besar jika tidak segera menunjukkan hasil,” pungkasnya.
