Menu
Precision, Actual & Factual

Vonis Uang Pengganti Rp2,2 Miliar, Yuyun Maya Saphira Banding

  • Bagikan
Kirka.co
Tangkapan Layar SIPP PN Tanjungkarang terkait Pernyataan Banding Yuyun Maya Saphira. Foto Eka Putra

KIRKAYuyun Maya Saphira, terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi Pajak Minerba Lampung Selatan, melayangkan banding atas vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Tanjungkarang 8 Juli 2021 kemarin.

Pernyataan banding tersebut resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang dikuasakan kepada Sukriadi Siregar selaku kuasa hukum Yuyun Maya Saphira pada Rabu 14 Juli 2021, dengan pihak Terbanding yakni Penuntut Umum.

“Benar Rabu 14 Juli kemarin kami mendaftarkan banding klien kami Yuyun Maya Saphira ke PN Tanjungkarang, poinnya sendiri terkait Vonis hukuman penjara dan Uang Pengganti Kerugian Negara yang dibebankan kepada Yuyun,” ujar Sukriadi Siregar.

Diketahui dalam putusannya Hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa Yuyun Maya Saphira dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 7 bulan, dan membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan, Hakim pun menghukumnya untuk membayar Uang Pengganti sejumlah total Rp2.268.186.300, subsidair dua tahun penjara.

Sementara terhadap dua Terdakwa lain dalam perkara korupsi tersebut yakni M. Efriyansyah Agung dan Soma Mudawan Perkasa, Majelis Hakim memberikan putusan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dengan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan, dan pidana uang penggati sebanyak Rp40 juta terhadap M. Efriyansyah, Rp28 juta terhadap Soma.

Kepada terdakwa Marwin yang juga terjerat dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 1 bulan, dan denda sebesar Rp50 juta dengan subsidair 3 bulan penjara, serta menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp10 juta.

Majelis Hakim menjerat Keempat terdakwa dengan menggunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • Bagikan