Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 yang diluncurkan oleh Transparency International Indonesia (TII), skor dan peringkat Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019.
Selain itu, berdasarkan survei Transparency International dalam Global Corruption Barometer tahun 2020, 92 persen masyarakat Indonesia menilai korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan permasalahan yang besar.
Sementara itu, dalam laporan Rule of Law Index tahun 2020 yang dikeluarkan oleh World Justice Project, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 128 negara terkait indikator ketiadaan korupsi.
Artinya, semakin tinggi peringkatnya maka semakin buruk kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia.
Dalam upaya memberantas korupsi, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah upaya represif atau biasa disebut penindakan.
Penindakan kasus korupsi dilakukan oleh institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
