Ternyata LHKPN Akbar Tandaniria Mangkunegara Tidak Valid
Hukum  

Ternyata LHKPN Akbar Tandaniria Mangkunegara Tidak Valid

KIRKA – Ternyata LHKPN yang dilaporkan Akbar Tandaniria Mangkunegara ke KPK, tidak valid. Hal ini terungkap ketika terdakwa penerima gratifikasi atas fee proyek Dinas PU-PR Lampung Utara tersebut, diperiksa sebagai terdakwa di PN Tipikor Tanjungkarang…

KPK Umumkan Batas Pelaporan LHKPN Tahun 2021
Dinamika  

KPK Umumkan Batas Pelaporan LHKPN Tahun 2021

KIRKA – KPK umumkan batas pelaporan LHKPN periodik tahun pelaporan 2021. Kewajiban pelaporan LHKPN tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti Penyelenggara Negara sebelum batas waktu 31 Maret 2022. Baca Juga : KPK Disarankan Teliti LHKPN Pejabat Pemprov…

KPK Disarankan Teliti LHKPN Pejabat Pemprov Lampung
Hukum  

KPK Disarankan Teliti LHKPN Pejabat Pemprov Lampung

KIRKA – KPK disarankan untuk teliti data yang tertuang di dalam pelaporan LHKPN para pejabat Pemprov Lampung. Saran ini diungkapkan aktivis antikorupsi di Lampung, Suadi Romli. “Kita sarankan KPK untuk meneliti rincian data yang dilaporkan…

LHKPN Anggota DPRD Lampura yang Diperiksa KPK
Hukum  

LHKPN Anggota DPRD Lampura yang Diperiksa KPK

KIRKA – LHKPN anggota DPRD Lampura yang diperiksa KPK Nurdin Habim terdata dalam situs e-LHKPN. Sebelumnya, KPK mengumumkan bahwa tim penyidik telah melangsungkan proses pemeriksaan kepada anggota DPRD Lampung Utara yang bernama Nurdin Habim pada…

Stagnasi LHKPN Milik Wabup Way Kanan Ali Rahman
Politik, Sosok  

Stagnasi LHKPN Milik Wabup Way Kanan Ali Rahman

KIRKA – Stagnasi LHKPN milik Wabup Way Kanan Ali Rahman. Dewasa ini, KPK mengemukakan capaian kinerja Semester I/Tahun 2021 dari sisi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, khususnya pada irisan tentang kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.