Menu
Precision, Actual & Factual

Penjelasan KPK Soal Uang Rp 200 Juta Diduga Setoran Fee Proyek di Era Rycko Menoza

  • Bagikan
JPU KPK Volmer Simanjuntak. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.CO – Eks Kabid Pengairan pada Dinas PU-PR Lampung Selatan Syahroni diperiksa sebagai saksi dan juga sebagai terdakwa di PN Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 5 Mei 2021.

Ia memberikan keterangan untuk perkara korupsi yang merupakan hasil pengembangan KPK terhadap kasus eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Sepanjang ia memberikan kesaksiannya, muncul pertanyaan dan penjelasan yang berkaitan dengan praktik setoran proyek pada Dinas PU-PR ketika Pemkab Lampung Selatan dipimpin Rycko Menoza.

Syahroni mengatakan bahwa persentase fee proyek saat tahun 2013, sebesar 13,5 persen. Ia mengaku pernah memberikan uang Rp 200 juta kepada Hermansyah Hamidi untuk kemudian disetorkan kepada Rycko Menoza.

Syahroni menyebut, Hermansyah Hamidi memberikan perintah, agar uang itu diletakkan di atas lemari.

Dalam persidangan ini, Hermansyah Hamidi juga turut menyandang status sebagai terdakwa. Mendengar keterangan Syahroni tadi, Hermansyah membantah.

JPU KPK Volmer Simanjuntak kepada KIRKA.CO mengatakan, bahwa penjelasan Syahroni itu memang berkaitan dengan hasil setoran proyek.

Hanya saja, KPK pada konteks perkara yang disidangkan ini tidak mendalami asal muasal uang Rp 200 juta itu lebih jauh. Sebab, tidak menjadi isi dari materi dakwaan.

“Namun sumbernya memang tidak kami dalami, karena di luar konteks dakwaan,” jelas Volmer.

Keterangan Syahroni bagi KPK hanya dijadikan sebagai strategi kepada Hermansyah Hamidi yang acapkali mengaku tidak tahu tentang pengaturan lelang hingga setoran proyek.

JPU KPK Volmer Simanjuntak mengatakan, dakwaan kepada Hermansyah Hamidi dan Syahroni ini hanya berkaitan dengan setoran fee proyek pada tahun 2016 sampai 2018.

  • Bagikan