Menu
Precision, Actual & Factual

Ayah dan Anak di Pusaran Korupsi Lampung Selatan

  • Bagikan
Kolase Foto Sjachroedin ZP dan Rycko Menoza. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Persidangan korupsi Lampung Selatan (Lamsel) hasil pengembangan yang dilakukan KPK nyaris telah usai dilaksanakan di PN Tipikor Tanjungkarang.

Rabu, 5 Mei 2021 ini, agenda persidangan telah masuk pada tahap pemeriksaan 2 orang terdakwa juga sekaligus saksi.

Beragam peristiwa pula, telah terungkap di ruangan Garuda yang dipimpin Hakim Ketua Efiyanto D.

KIRKA.CO mencatat, pada 24 Maret 2021, saksi bernama Nanang Ermanto dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Lamsel, memberikan keterangan tentang Komjen (Purn) Sjachroedin Zainal Pagaralam.

Penjelasan dari politisi PDI-P itu bukan tanpa alasan. KPK menyita secarik kertas yang didapat dari ruangan Nanang Ermanto.

Dalam kertas itu, tertulis nama Sjachroedin dan dikaitkan Nanang Ermanto dengan koper diduga berisi uang yang diberikan Sjachroedin ke Agus Bhakti Nugroho.

Keterangan Nanang Ermanto ini sudah pernah juga diutarakannya pada 14 November 2018. Saat itu Nanang bersaksi untuk perkara korupsi Zainudin Hasan, eks Bupati Lamsel.

Untuk diketahui, perkara Zainudin Hasan dikembangkan KPK sehingga membuat Nanang Ermanto kembali bersaksi.

Terdapat eks Kadis PU-PR Lamsel Hermansyah Hamidi dan eks Kabid Pengairan Dinas PU-PR Lamsel sebagai terdakwa dalam pengembangan perkara yang dilakukan KPK pada era Firli Bahuri.

Pada tahun 2018 itu, Sjachroedin juga sudah memberikan tanggapan terkait kesaksian Nanang Ermanto atau terkait fakta sidang untuk perkara Zainudin Hasan. Pada intinya dia membantah keterangan Nanang itu.

Fakta sidang soal Sjachroedin atau yang berkenaan dengan dia, tidak hanya itu saja.

Selama persidangan korupsi atas fee proyek pada Dinas PU-PR Lamsel berjalan, baik yang pertama dan kedua, nama Rycko Menoza selaku anak Sjachroedin juga turut muncul dan disebut.

Bila merujuk pada surat putusan atas kasus Zainudin, Syahroni tercatat sebagai pihak yang menyebut nama Rycko Menoza.

Konteks fee proyek pada Dinas PU-PR Lamsel, menurutnya sudah terjadi juga di era kepemimpinan Rycko Menoza. Dalam surat putusan itu, Syahroni mengatakan fee proyek terjadi pada 2013-2014.

Keterangan Syahroni ini menguat kemudian saat ia menjadi terdakwa. Sejumlah saksi telah mengutarakan informasi yang sama dengan Syahroni.

Pada era Rycko Menoza, persentase fee proyek yang harus disetor kontraktor sebesar 13,5 persen.

Kesaksian para saksi itu menjadi dalil bagi anggota majelis hakim untuk bertanya lebih jauh tentang fee proyek tersebut kepada Syahroni.

Saat ia diperiksa sebagai saksi, ia menyebut bahwa persentase atas fee proyek tersebut muncul berdasarkan kemauan orang nomor satu di Lamsel.

Syahroni juga diketahui telah menuangkan pengetahuannya tentang fee proyek di jaman Rycko Menoza.

Dalam BAP miliknya, ia mengaku bahkan pernah memberikan setoran uang senilai Rp 200 juta kepada Hermansyah Hamidi.

Pada tahun itu, Hermansyah Hamidi menjabat sebagai Kadis PU-PR. Uang itu menurut Syahroni disiapkan untuk Rycko Menoza.

Keterangan Syahroni ini kemudian disangkal oleh Hermansyah Hamidi. Selama proses persidangan berjalan, konteks fee proyek di tahun 2013 menjadi salah satu perdebatan di antara Hermansyah dan Syahroni.

Meski dibantah, Syahroni kekeuh bahwa uang Rp 200 juta memang diberikannya kepada Hermansyah.

Syahroni bahkan merincikan proses pemberian uang itu. Menurut Syahroni, ia melapor kepada Hermansyah soal uang itu dan ia kemudian diminta untuk meletakkannya di atas lemari.

 

  • Bagikan