Menu
Precision, Actual & Factual

Pandangan Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang Melihat Keberadaan PT SGC di Kasus Korupsi Mustafa

  • Bagikan
Tangkapan layar saat Saut Situmorang memberikan pandangannya terkait keberadaan PT SGC di perkara suap dan gratifikasi Mustafa yang saat ini ditangani KPK. Foto: Ricardo Hutabarat

KIRKA.CO – Perkara suap dan gratifikasi yang melekat dalam persoalan hukum eks Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa menguak informasi perihal keberadaan PT Sugar Group Companies (SGC).

KPK di dalam dakwaannya terhadap Mustafa turut mencantumkan nominal Rp 54 M sebagai total dari penerimaan suap dan gratifikasi.

PT SGC dalam kesaksian eks anggota Komisi V DPR RI Musa Zainudin di PN Tipikor Tanjungkarang pada Kamis lalu, 4 Maret 2021 disebut turut terlibat dalam hal proses kontestasi Pilkada 2018.

Musa menyebut bahwa PT SGC melalui Purwati Lee seseorang dengan jabatan Vice President pada perusahaan tersebut telah memberikan uang Rp 40 M kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau yang biasa dikenal, Cak Imin.

Lontaran ihwal kesaksiannya terkait Purwati Lee ini, ungkap Musa, diketahui berdasarkan informasi yang ia dengar langsung lewat seorang kader Partai Demokrat asal Kota Metro, Lampung bernama Khairudin Gustam.

Khairudin Gustam kala itu disebutnya sedang berkunjung ke Lapas Sukamiskin tempat Musa menjalani vonisnya. Khairudin ujar Musa kebetulan sedang menjenguk Anas Urbaningrum.

Keterangan uang Rp 40 M dari PT SGC itu dijelaskan Musa masih berkaitan dengan uang Rp 18 M yang dikumpulkan Mustafa dengan cara menerima suap dan gratifikasi atas proyek Dinas Bina Marga Lamteng yang dibanderol fee atau setoran.

Oleh Mustafa, uang sejumlah Rp 18 M tersebut kemudian diberikannya kepada Midi Iswanto dan Khaidir Bujung yang merupakan utusan dari eks Bupati Lampung Timur (Lamtim) atau Wasekjen DPP PKB serta Koordinator Wilayah (Korwil) untuk DPW PKB Lampung.

Uang itu diberikan pasca Mustafa bertemu dengan Chusnunia Chalim di salah satu kafe di Bandar Lampung bernama Wiseman Coffee.

Di sana, dua orang yang sudah kenal sejak 2012 silam membuat kesepakatan terkait nilai atau nominal yang harus dibayar Mustafa ketika Mustafa menginginkan dukungan PKB terhadap pencalonan Mustafa dalam kontestasi Pilkada 2018.

Ketum Muhaimin Iskandar bahkan diakui oleh Chusnunia Chalim saat bersaksi pada hari yang sama dengan Musa, telah bertemu dan berkomunikasi dengan Mustafa terkait dukungan PKB.

Hanya saja, dalam perjalanannya PKB tidak menyetujui rekomendasi DPW PKB Lampung dalam hal pendukungan Mustafa. Rupa-rupanya, PT SGC disebut Musa telah memberi Rp 40 M kepada Muhaimin sehingga PKB menyatakan dukungan kepada pasangan calon Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim.

Hingga akhirnya Pilkada 2018 menghasilkan Pimpinan baru untuk Provinsi Lampung untuk jangka waktu 2019 sampai 2024, yakni Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim.

Di dalam setiap perjalanan proses persidangan perkara Mustafa, konteks uang Rp 18 M memang menjadi topik utama.

Sebab dalam perjalanannya, Mustafa yang tidak mendapatkan rekomendasi PKB meminta uangnya kembali. Mustafa akhirnya hanya menerima Rp 14 M.

Sisanya diakui oleh Midi sebagai utusan Chusnunia, telah diberikan kepada sejumlah orang termasuk Chusnunia Chalim sendiri.

Chusnunia dalam persidangan hanya mengaku pernah meminjam Rp 150 juta dari Midi Iswanto. Chusnunia membantah telah menerima uang bagian dari milik Mustafa, senilai Rp 1.150.000.000.

Keterangan Midi Iswanto tersebut nyatanya ditimpalinya dengan buku catatan yang sudah disita KPK. Buku sampul pink milik Midi menguak petunjuk bahwa benar Mustafa telah bersedia memberi Rp 18 M demi dukungan PKB.

Wakil Ketua KPK periode 2015 – 2019 Saut Situmorang kepada Kirka.co pada Sabtu sore, 20 Maret 2021 dalam keterangannya mengatakan bahwa kesaksian mengenai hal di atas sudah layak untuk ditelisik oleh lembaga penegak hukum, salah satunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus Mustafa untuk diketahui ditangani dalam bentuk OTT di Februari 2018 oleh KPK ketika KPK digawangi oleh Agus Raharjo dan Saut Situmorang serta Komisioner lainnya.

Saut menuturkan, KPK dari awal sudah sangat jelas menegaskan dan menekankan ihwal idealita soal tata cara berpolitik yang cerdas, sehat dan bebas dari praktik money politic.

Bila kondisi yang demikian memang terjadi di Lampung dan melibatkan koorporasi, sambung Saut, maka Indonesia akan menerima konsekuensi dari dunia internasional. Bahwa, kata Saut, dunia internasional turut melihat situasi politik di Indonesia yang masih jauh dari penilaian baik dan benar.

“Ini setidaknya harus menjadi perhatian. Karena dari awal, KPK itu paling menekankan cara-cara berpolitik yang cerdas, sehat dan bebas dari money politic. Kalau begini situasinya, dunia luar akan melihat kondisi politik di Indonesia. Ini berpengaruh pada pandangan dunia luar, bahwa kualitas politik kita turun,” terang Saut dalam sesi diskusi secara daring.

“Kejaksaan, Kepolisian bahkan KPK sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, harusnya melakukan tindakan terhadap soal-soal ini. Memang bukan hal yang tak mungkin dalam setiap proses-proses tadi, ada niat gratifikasi. Mau gratifikasinya di awal, atau di belakang,” timpalnya.

Saut menyatakan bahwa apa yang dilakukan PT SGC sepatutnya dapat ditindaklanjuti dengan merumuskan penanganan hukum seperti yang berlaku di Singapura.

“Kan di awal si calon itu bukan lah pejabat atau penyelenggara negara. Tapi begitu ada indikasi demikian, idealnya dapat ditindaklanjuti. Ada yang bilang hal begituan tidak bisa ditindak karena antara swasta dengan swasta. Tapi mari kita coba rumuskan konsep penanganan hukum seperti di Singapura. Di sana bahkan pemberian swasta kepada swasta dapat ditindak. Kita harusnya dapat melihat akhir dari pemberian itu, tentu di sana ada niat yang perlu didalami maksud dan tujuannya,” paparnya.

Saut juga mengulas soal mereka yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu sampai kepada partai politik. Bagi Saut, berangkat dari contoh kasus ini, dapat digambarkan bahwa ke depan seluruh pihak harus lebih aktif diawasi atau bahkan berubah ke arah yang lebih baik.

“Soal ini memang ruwet. Semua pihak mulai dari penyelenggara Pemilu sampai Partai Politik juga harus benar-benar memperhatikan ini. Juga tiap prosesnya harus di awasi, terlebih konteksnya peristiwanya berlangsung di daerah-daerah misalnya di sana (Lampung),” imbuhnya.

“Proses penyelenggaraannya harus juga intens diperhatikan unit penindakan (KPK). Cukup rasanya unit pencegahan (KPK) menyampaikan awas, hati-hati, imbauan dan seterusnya. Tapi setelah sesi itu sudah jalan, unit penindakan harus mampu melihat celah terlebih soal politik transaksional,” tambahnya.

Melihat peristiwa yang terjadi ini, tutur Saut, sangat mungkin dan gampang meraba masa depan tentang bagaimana seterusnya kualitas daerah tersebut dari segala aspek. Saut tak merinci secara khusus kalimatnya ini, apakah ditujukan kepada Provinsi Lampung atau tidak.

“20 tahun ke depan, Saya masih skeptis untuk melihat adanya perubahan pada proses kontestasi Pilkada yang belum diselesaikan dari unsur politik transaksional. Meski dengan kondisi begitu, paling tidak kita tetap harus selalu menyuarakan dan sepakat untuk konsisten menjaga integritas,” tandasnya.

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan