Menu
Precision, Actual & Factual

Marak Pungutan SMA & SMK Di Lampung, Kejati Segera Turun Tangan

  • Bagikan
Andre W Setiawan Kasi Penkum Kejati Lampung. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Terkait isu maraknya penarikan biaya sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Lampung kini cukup menyita perhatian kalangan masyarakat luas, merespon hal tersebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sebagai Lembaga Penegak Hukum akan segera melakukan tindakan guna memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam pungutan yang dilakukan itu.

Usai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung merilis pembukaan Posko Pengaduannya mengenai pungutan dan sumbangan di sekolah yang dibebankan kepada orang tua pada Selasa kemarin (09/3), Kejati Lampung kini mulai bereaksi atas keresahan yang dialami para wali murid tersebut.

Saat dikonfirmasi Kirka.co (12/03), Kejati Lampung melalui Kepala Seksi Penerangan Hukumnya (Kasipenkum) Andrie W. Setiawan mengatakan pihaknya akan segera terjun langsung ke sekolah untuk meminta klarifikasi terlebih dahulu, guna memastikan kebenaran dari informasi yang beredar di masyarakat itu, Kejati juga akan melakukan penyuluhan hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran pidana.

“Kami ingin memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi adanya pungutan tersebut, Kejati Lampung akan segera turun ke sekolah-sekolah meminta klarifikasi dan akan mengadakan penyuluhan hukum untuk pencegahan perbuatan melawan hukum,” jelas Andrie.

Diketahui mengenai dasar dari sekolah menarik pungutan tersebut adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 61 Tahun 2020. Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah Negeri dan satuan Pendidikan Khusus Negeri di Lampung.

Namun sesuai dengan siaran pers dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung menegaskan pihaknya pernah melakukan penolakan terhadap peraturan tersebut, kala draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang sumbangan dan pungutan pendidikan itu diuji publik pada 5 Maret 2019 lalu di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

“Kami juga pernah ingatkan Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung secara resmi dan secara langsung, kaitannya dengan Perda Wajib Belajar 12 Tahun yang perlu menjadi atensi dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Lampung,” ujar Nur Rakhman dalam siaran persnya (09/03).

Eka Putra

  • Bagikan