KIRKA – DPRD Lampung mendukung langkah Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam melakukan penertiban pajak.
“Kita mendukung langkah penertiban pajak itu,” Kata Ketua DPRD provinsi Lampung, Mingrum Gumay, Kamis 1 Juli 2021.
Penertiban pajak itu, kata dia, jangan dikaitkan dengan adanya Covid 19. Karena setiap warga negara dihadapan hukum sama dan adanya regulasi dalam menjalankan usaha.
Baca Juga : DPRD Bandar Lampung Gaduh, Kepercayaan Rakyat Menurun
“Jangan dikaitkan gara-gara Covid, sehingga orang tidak membayar pajak.Karena kalau tidak bayar pajak, ada konsekuensi atau sanksi,” tegas dia.
Dalam kondisi Covid 19 ini, Pemerintah membutuhkan anggaran untuk didistribusikan kembali ke masyarakat.
“Dalam kondisi Covid ini, negara membutuhkan anggaran untuk didistribusikan kembali ke masyarakat,” pungkas Mingrum Gumay.
Baca Juga : 3 Terduga Pengeroyok Nakes di Bandar Lampung Ditahan
Sebelumnya, dukungan serupa datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung. Kendati demikian, ia meminta Pemkot Bandar Lampung untuk memberikan keringan bagi pengusaha yang menunggak pajak akibat dampak pandemi Covid 19.
Baca Juga : APINDO Minta Pemkot Bandar Lampung Beri Keringanan Penunggak Pajak
“Bagi pengusaha yang memang sudah bertahun-tahun tidak membayar pajak maka harus ditindak. Pengusaha harus tertib aturan,” Ary Meizary Alfian, Ketua DPP Apindo Lampung, Senin 28 Juni 2021.
Baca Juga : Audiensi Dengan Walikota, Apindo Paparkan Program Bandarlampung
“Melihat fenomena beberapa waktu ini bahwa ada beberapa tempat usaha yang disegel karena tidak membayar B1 atau PPN, Itu memang salah dan harus ditindak. Begitu juga yang tidak mau menggunakan atau tidak optimal menggunakan tapping box,” ujar dia.
