LAKRI Tuntut Walikota Depok Buka Jalur Optimalisasi PPDB

LAKRI Tuntut Walikota Depok Buka Jalur Optimalisasi PPDB
Dewan Pimpinan Kota (DPK) Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) Kota Depok gelar aksi unjuk rasa di depan Pemkot Depok dan DPRD, Kamis 18 Juli 2024 menuntut optimalisasi PPDB.

KIRKA – Dewan Pimpinan Kota (DPK) Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) Kota Depok gelar aksi unjuk rasa, Kamis 18 Juli 2024.

Meski demikian, aksi puluhan massa LAKRI yang berorasi di Kantor Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok situasi tetap kondusif.

Sekretaris LAKRI Kota Depok, Erwin Rizkian mengatakan, pihaknya mendesak Pemkot Depok bergerak cepat.

Baca juga: Menteri AHY Beri Pesan Mendalam Saat Pengukuhan PP IPPAT

Dalam merespon kisruhnya dunia pendidikan yang beberapa hari terakhir menimbulkan keresahan warga.

Ini terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2024 yang berpotensi munculnya ribuan anak putus sekolah di Kota Depok.

“LAKRI telah merangkum sejumlah pengaduan. Hasilnya LAKRI harus bergerak dengan kondisi ini,” tegas Erwin Rizkian didampingi Abdul Hamid (Korlap), Karyadi (Investigator).

Baca juga: BPN Kota Depok Ungkap Cara Kerja Mafia Tanah

Lalu apa saja tuntutan LAKRI terkait PPDB. Berikut ini desakan yang disampaikan ke Pemkot dan DPRD Depok.

LAKRI Tuntut Walikota Depok Buka Jalur Optimalisasi PPDB
Dewan Pimpinan Kota (DPK) Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) Kota Depok gelar aksi unjuk rasa, Kamis 18 Juli 2024.
1. Advokasi Segra Pendidikan SMA/SMK:

LAKRI menuntut agar Walikota Depok turut memperjuangkan hak pendidikan bagi warga Depok yang belum menempuh pendidikan tingkat SMA/SMK direalisasikan lewat jalur optimalisasi PPDB.

2. Buka Jalur Optimalisasi di SMA/K Negeri Depok:

LAKRI meminta Pemkot dan DPRD Kota Depok segera merekomendasikan jalur optimalisasi di SMA/K Negeri Depok.

“Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK,” kata Erwin.

3. Investigasi Terhadap Siswa Ilegal:

LAKRI menuntut investigasi menyeluruh terhadap siswa ilegal yang masuk ke SMA/K Negeri di Kota Depok.

Siswa-siswa ini diduga diterima melalui jalur zonasi, afirmasi, maupun prestasi dengan banyak penyelewengan.

4. Kembalikan Tata Kelola SMK dan SMA PPDB ke Kota/Kabupaten:

LAKRI mengingatkan bahwa tata kelola SMA dan SMK dikembalikan ke kota kabupaten.

Baca juga: Abdul Khoir: Pengangkatan Ketua MK Batal Demi Hukum

LAKRI Tuntut Walikota Depok Buka Jalur Optimalisasi PPDB
Masa aksi demo di Pemkot Depok diterima Sekdisdik Kota Depok Sutarno.

Hal ini, berkaitan dengan kewenangan Penyelenggaraan PPDB, yang seharusnya berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.

Erwin Rizkian menegaskan, bahwa aksi ini akan terus dilakukan hingga ada kebijakan dari Wali Kota Depok terkait pembukaan jalur optimalisasi SMA dan SMK di Jawa Barat.

“Gelombang aksi akan terus kami gelorakan sampai akhirnya Walikota Depok sadar. Dampak PPDB bisa berakibat ribuan anak putus sekolah,” kata dia.

Baca juga: Bos PTPN 1 (Supporting Co) Teddy Yunirman Danas Gembira, Ketika Saksikan Panen Edamame di Jember

LAKRI Tuntut Walikota Depok Buka Jalur Optimalisasi PPDB
Dewan Pimpinan Kota (DPK) Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) Kota Depok gelar aksi unjuk rasa, Kamis 18 Juli 2024.

Aksi LAKRI hari ini, merupakan aksi lanjutan yang telah dihelat 4 Juli 2024 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Semoga saja, kata Erwin perjuangan LAKRI Depok dapat membawa perubahan positif.

“Khususnya dalam dunia pendidikan di Kota Depok untuk kemajuan pendidikan di Kota Depok,” tutup Erwin di sela aksi unjuk rasa.