KIRKA – Kejari Lampung Utara tangani aduan soal Sekwan DPRD Kabupaten Lampung Utara, yang dilayangkan oleh Aliansi Keramat pada awal Mei 2023 kemarin, di Kejati Lampung.
Baca Juga: Anggaran Sekwan Lampung Utara Disoal di Kejati
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, I Made Agus Putra Adnyana menjelaskan bahwa aduan soal dugaan penyelewengan anggaran di 2022 itu saat ini diserahkan penanganannya ke Kejari.
“Lapdunya kita serahkan penanganannya ke Lampung Utara,” jelas singkat Made saat ditanyai soal perkembangan aduan tersebut, melalui pesan singkat Whatsapp. Senin 5 Juni 2023.
Sementara diketahui, persoalan anggaran di Sekretariat DPRD Lampung Utara tersebut, mencuat usai adanya aksi unjuk rasa pada Rabu pagi 17 Mei 2023 lalu, oleh sejumlah masa yang mengatas namakan diri mereka sebagai Aliansi Keramat.
Dimana dalam orasinya, masa menyuarakan soal adanya dugaan penyelewengan anggaran yang ada di Sekwan tersebut, yang terjadi pada Tahun Anggaran 2022 lalu. Salah satunya merupakan anggaran media.
“Sudah ada temuan BPK sebesar kurang lebih Rp1,7 miliar. Itu pun harus segera dikembalikan hingga batas waktu 60 hari sejak pemeriksaan, yakni di 13 Mei 2023 kemarin. Ini sudah lewat dan harusnya jadi LHP BPK,” jelas Koordinator aksi, Sudirman Dewa, saat aksi berlangsung di Kejati Lampung.
Selain pada anggaran media, ia pun melanjutkan bahwa BPK juga turut menemukan beberapa kekurangan di berbagai kegiatan di Sekwan Kabupaten Lampung Utara tersebut.
Diantaranya pada kegiatan belanja Pakaian Sipil Resmi dengan anggaran Rp174 juta, belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dengan anggaran Rp184 juta.
Baca Juga: Kejati Lampung Lidik Laporan Soal DPRD Tanggamus
Serta pada anggaran kegiatan belanja Pakaian Sipil Harian dengan nilai anggaran sebesar Rp290 juta, “Anggaran tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, ini sudah terjadi dari 2021-2022. Ini penting untuk ditindak lanjuti,” pungkasnya.
