APH, Hukum  

Anggaran Sekwan Lampung Utara Disoal di Kejati

Anggaran Sekwan Lampung Utara Disoal di Kejati
Suasana alsi unjuk rasa Aliansi Keramat, di depan gerbang Kejati Lampung, Rabu 17 Mei 2023. Foto: Eka Putra

KIRKA – Anggaran Sekwan Lampung Utara disoal di Kejati Lampung, oleh puluhan masa yang mengatas namakan diri mereka sebagai Aliansi Keramat.

Baca Juga: Proyek Jalan di Lampung Selatan Disoal Pematank

Aksi unjuk rasa itu berlangsung damai di depan gerbang Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, pada Rabu pagi 17 Mei 2023 kemarin. Mereka menyuarakan soal dugaan penyelewengan anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Lampung Utara, pada 2022 lalu.

Dimana menurut Keramat, sesuai dengan temuan dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, sejauh ini telah terdapat sejumlah selisih kekurangan yang harus segera dikembalikan.

Maka melihat hal itu, Keramat pum menganggap adanya sebuah indikasi, potensi sebuah perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum.

“Sudah ada temuan BPK sebesar kurang lebih Rp1,7 miliar. Itu pun harus segera dikembalikan hingga batas waktu 60 hari sejak pemeriksaan, yakni di 13 Mei 2023 kemarin. Ini sudah lewat dan harusnya jadi LHP BPK,” jelas Koordinator aksi, Sudirman Dewa.

Baca Juga: Kejati Tindak Lanjut Laporan Proyek Lampung Utara

Selain pada anggaran media, ia pun melanjutkan bahwa BPK juga turut menemukan beberapa kekurangan di berbagai kegiatan di Sekwan Kabupaten Lampung Utara tersebut.

Diantaranya pada kegiatan belanja Pakaian Sipil Resmi dengan anggaran Rp174 juta, belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dengan anggaran Rp184 juta.

Serta pada anggaran kegiatan belanja Pakaian Sipil Harian dengan nilai anggaran sebesar Rp290 juta, “Anggaran tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, ini sudah terjadi dari 2021-2022. Ini penting untuk ditindak lanjuti,” pungkasnya.

Dari aksinya kali ini, Aliansi Keramat meminta kepada Kejati Lampung, agar dapat bersikap tegas dan segera melakukan Penyelidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Utara tersebut.

Baca Juga: Kejati Lampung Terima Aduan Proyek Way Kanan

Serta meminta seluruh elemen masyarakat, untuk tetap memperkuat fungsi pengawasan terhadap segala proses hukum yang telah dan akan dilakukan oleh APH.