Menu
Precision, Actual & Factual

Kadis Lingkungan Hidup Lampung Digugat Terkait Izin UKL-UPL

  • Bagikan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Syahrudin Putra (sebelah kiri). Foto Istimewa

KIRKA.COKepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi Lampung digugat oleh PT. Mitra Properti Seindo, terkait penerbitan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL), dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang.

SIPP PN Tanjungkarang. Foto Tangkap Layar

Gugatan kepada Kadis Lingkungan Hidup yang kini dijabat oleh Syahrudin Putra tersebut, tercantum di dalam klasifikasi gugatan perdata pada situs resmi milik PN Tanjungkarang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Nomor Perkara 45/Pdt.G/2021/PN Tjk, yang didaftarkan secara resmi pada Rabu lalu (07/04) dengan pihak penggugat PT. Mitra Properti Seindo, serta pihak tergugat yaitu Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Pada kolom data umum SIPP di perkara tersebut, petitum gugatan dari pihak Penggugat terlihat sebanyak 4 (empat) poin diantaranya :

– Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
– Menyatakan Tergugat (Kadis Lingkungan Hidup) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
– Menghukum Tergugat menerbitkan izin UKL/UPL yang diminta Penggugat.
– Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Persidangan gugatan tersebut, dijadwalkan akan digelar perdana pada Rabu mendatang (21/04), yang direncanakan akan digelar di ruang R.Soebekti atau Melati dengan agenda yakni pembacaan petitum dari pihak Penggugat yang tercatat telah dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya, Pitriadin.

Dari penelusuran terbuka KIRKA.CO, diketahui UKL – UPL merupakan izin yang diterbitkan terlebih dahulu oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai syarat perusahaan pemohon untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang kegiatan wajib Amdal.

Selain Peraturan Menteri diatas UKL – UPL juga memiliki dasar hukum diantaranya :
– Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
– Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
– Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
– Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Eka Putra

Catatan : Sesuai Pedoman Media Siber, Redaksi KIRKA.CO akan melakukan revisi terbatas pada produk jurnalistik ini bila sudah mendapatkan konfirmasi dan tanggapan dari Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pengacara Pitriadin dan Jubir PN Tanjungkarang.

  • Bagikan