KIRKA – Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indra Gunawan, memaparkan desain besar Program 3 Juta Rumah dalam Diskusi Nasional Geodesi Festival ke-9 di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Kamis, 20 November 2025.
Program ini, kata Indra, disiapkan sebagai strategi komprehensif pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau. “Pemerintah membangun tidak hanya rumah, tetapi juga fondasi kesejahteraan. Program 3 Juta Rumah adalah instrumen besar menurunkan kemiskinan sekaligus pendorong ekonomi,” ujarnya.
Potret Kemiskinan dan Backlog:
Indonesia berpenduduk 285,5 juta jiwa atau sekitar 93 juta keluarga. Lebih dari separuhnya berada dalam kondisi rentan.
- 2,85 juta masuk kategori miskin ekstrem.
- 24,6 juta tergolong miskin.
- 68,5 juta rentan miskin.
- 137 juta masuk kelompok aspiring middle class.
“Lebih dari 60 persen penduduk masih hidup dalam kerentanan menurut standar Bank Dunia,” kata Indra.
Situasi ini berkait erat dengan kondisi hunian. Data DTSEN 2025 mencatat 36,7 juta keluarga mengalami backlog—baik karena tak memiliki rumah maupun tinggal di rumah tidak layak.
– 20,9 juta rumah berkategori tak layak huni.
– 6 juta backlog gabungan.
– 9,8 juta belum memiliki rumah sama sekali.
Kementerian PKP memetakan backlog menjadi tiga wilayah prioritas:
- Perdesaan (19,73 juta keluarga) — dominasi backlog kualitas.
- Pesisir dan permukiman kumuh (7,83 juta keluarga) — membutuhkan peningkatan kawasan dan relokasi.
- Perkotaan (7,16 juta keluarga) — tekanan backlog kuantitas.
“Karakteristik tiap wilayah berbeda. Pendekatannya tidak bisa seragam,” tutur Indra.
Strategi: Renovasi Desa, Relokasi Pesisir, Rumah Vertikal Kota
Untuk perdesaan, pemerintah menggerakkan BSPS: pembangunan rumah baru bagi keluarga desil 1, serta renovasi untuk desil 2–4. Target dua juta unit dengan biaya rata-rata Rp 21,8 juta per unit. Total anggaran: Rp 43,6 triliun.
Di wilayah pesisir dan permukiman kumuh, strategi yang ditempuh adalah peningkatan kawasan dan relokasi ke rumah sewa sosial (walk-in flat). Pemerintah menargetkan 1.200 area prioritas dengan anggaran Rp 26,4 triliun, melalui APBN dan skema KPBU.
Untuk perkotaan, solusinya adalah perumahan vertikal. Satu juta unit disiapkan melalui pendanaan swasta dengan harga rata-rata Rp 240 juta per unit. Perumnas dan Danantara ditunjuk sebagai offtaker.
Rp 310 Triliun dan Janji Dampak Ekonomi
Total investasi yang dibutuhkan program ini mencapai Rp 310 triliun. Dana berasal dari APBN, KPBU, dan investasi swasta. “Investasi besar ini tidak semata membangun rumah. Dampak ikutannya jauh lebih besar,” kata Indra.
Pemerintah memperkirakan program ini dapat:
- Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
- Menurunkan angka kemiskinan sekitar 5 persen.
- membuka 250.000 lapangan kerja baru setiap tahun di sektor konstruksi.
“Multiplier effect-nya besar. Setiap rumah yang dibangun menggerakkan industri bahan bangunan dan meningkatkan daya beli,” ujarnya.
Indra menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah, kampus, dan sektor swasta.
“Ini bukan proyek konstruksi. Ini proyek kemanusiaan. Kita ingin setiap keluarga Indonesia hidup dengan layak dan bermartabat,” katanya dalam sesi tanya jawab menutup diskusi.
