Menu
Precision, Actual & Factual

ICW Desak Irjen Pol Karyoto Angkat Kaki dari KPK dan Pulang ke POLRI

  • Bagikan
Logo ICW. Foto Net ICW

KIRKA.COIndonesia Coruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memberhentikan Karyoto dari jabatannya sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, dan secepatnya mengembalikan dirinya ke Kepolisian.

Kritik tajam yang datang dari ICW terhadap KPK untuk Jenderal bintang duanya tersebut, dipicu dari beberapa “Nilai Merah” lembaga antirasuah itu semenjak Irjen Pol Karyoto mengemban tugas untuk memimpin bidang penindakan korupsi di KPK.

Selain Celoteh Karyoto yang kontroversi hingga membuat negera Singapura naik pitam lantaran disebut olehnya sebagai “Syurganya Para Koruptor”, ICW turut mencatat kurang lebih 5 (lima) alasan lain yang menjadi pertimbangan sebuah Keharusan KPK untuk memaksa Karyoto angkat kaki dari gedung Merah Putih.

Alasan serius yang disoal oleh ICW diantaranya menyoal Deputi Penindakan yang diduga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap tim yang mencari keberadaan buronan Harun Masiku, padahal salah satu Pimpinan KPK sempat mengutarakan berencana akan mengevaluasi tim tersebut, namun sepertinya perintah itu tidak ditindaklanjuti oleh Karyoto.

Selanjutnya ICW mencatat pada pekan pertama Desember 2020, Deputi Penindakan memberikan perlakuan khusus berupa penyambutan di lobby gedung KPK kepada saksi perkara dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum di Kementerian PUPR, Agung Firman, padahal kedatangan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu bukan dalam rangka menghadiri acara tertentu, melainkan untuk kebutuhan pemeriksaan sebagai saksi.

ICW juga mencatat dalam penanganan perkara korupsi benih lobster, Karyoto menyebut tidak membutuhkan keterangan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, padahal Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, sudah menyampaikan terkait adanya perintah Edhy Prabowo kepada Antam Novambar dalam hal Bank Garansi.

Persoalan lain berikutnya ialah saat KPK melakukan penanganan perkara korupsi terkait suap pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, Deputi penindakan tidak kunjung melakukan pemanggilan kepada Herman Herry sebagai saksi, selain itu tindakan penggeledahan KPK juga terkesan lambat, hal ini bukan tidak mungkin tak diketahui Deputi Penindakan.

Dalam catatannya ICW juga menerakan bahwa beberapa hari lalu, Deputi Penindakan menyatakan bahwa KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Jakarta Timur yang salah satunya Yoory, padahal diketahui Pimpinan KPK sendiri belum mengumumkan secara resmi perkembangan penanganan perkara itu.

Dari beberapa hal yang disoalkan tersebut di atas, maka ICW meminta kepada KPK untuk mempertimbangkan secara serius guna melakukan tindakan pemecatan Karyoto dari jabatannya dan sebisa mungkin mengembalikannya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Eka Putra/ Rls ICW

  • Bagikan