Menu
Precision, Actual & Factual

Kuasa Hukum Persoalkan Satu Izin Tambang Milik PT. Bangun Lampung Jaya untuk Tiga Lokasi

  • Bagikan
Qudrotul Ikhwan Saat Usai Memberi Kesaksiannya Dalam Sidang Lanjutan Perkara Korupsi Pajak Minerba Lampung Selatan, Di PN Tipikor Tanjungkarang, Jumat 04 Juni 2021. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Nama perusahaan tambang PT. Bangun Lampung Jaya kembali mencuat dalam persidangan lanjutan perkara Korupsi Pajak Minerba Lampung Selatan, yang dipermasalahkan oleh Kuasa Hukum terdakwa Yuyun Maya Saphira lantaran hanya memiliki satu Izin Usaha untuk tiga lokasi tambang.

Permasalahan tersebut muncul usai didapati keterangan dari Qudrotul Ikhwan yang bersaksi untuk perkara korupsi ini, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dirinya menjelaskan bahwa terkait sebuah Izin Usaha Pertambangan wajib dimiliki oleh perusahaan di setiap lokasinya.

Pernyataan tersebut terang menjadi sebuah pertanyaan bagi Sukriadi Siregar yang mendampingi Yuyun Maya Saphira sebagai kuasa hukumnya dalam perkara ini, baginya apa yang telah diucapkan Qudrotul Ikhwan bertolak belakang dengan fakta dimana PT. Bangun Lampung Jaya melakukan kegiatan penambangan di tiga lokasi dengan hanya memiliki satu IUP saja.

“Tadi sama – sama kita dengar bahwa Saksi Qudrotul Ikhwan menyatakan harus ada satu izin untuk satu lokasi, sedangkan kenyataannya PT. Bangun Lampung Jaya hanya punya satu izin tapi melakukan penambangan di tiga lokasi, dua lokasi berarti nggak berizin dong,” tanya Sukriadi Siregar.

Sukriadi Siregar & Tim Selaku Kuasa Hukum Terdakwa Yuyun Maya Sapira. Foto Eka Putra

Dari fakta persidangan ini ia pun menaruh curiga bahwa praktik pengemplangan pajak selama ini memang terjadi, melihat kenyataannya sebuah izin yang dimiliki PT. Bangun Lampung Jaya menjadi dasar pembayaran pajak perusahaan tersebut.

Sedangkan kegiatan penambangan PT. Bangun Lampung Jaya ada di tiga lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Natar, Katibung dan Mandah, yang dengan artian bahwa dua lokasi yang tanpa disertai izin tak terhitung menjadi pemasukan pendapatan bagi Kabupaten Lampung Selatan.

“Ini saya kembali semakin menaruh curiga adanya praktik pengemplangan pajak, izin PT. Bangun Lampung Jaya cuma satu, tambangnya kan ada tiga lokasi di Natar, Katibung dan Mandah, kalau memang dibayar tiga-tiganya harusnya tercatat izin yang berbeda, yaitu PT. Bangun Lampung Jaya Natar, Bangun Lampung Jaya Katibung dan Bangun Lampung Jaya Mandah, jadi dua lokasi yang seharusnya dibayarkan pajaknya nggak masuk ke kas daerah, itu juga pajak yang satu izin lokasi dibayarkan ke oknum pegawai,” sindir Sukriadi.

Sementara diketahui dalam persidangan lanjutan kali ini selain Qudrotul Ikhwan, Jaksa juga turut menghadirkan dua saksi lainnya yakni Intji Indriati selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dan Marko Firzada selaku Kepala Bidang pada BPKAD Lampung Selatan.

Dan persidangan perkara korupsi pajak Minerba Kabupaten Lampung Selatan tahun Anggaran 2016-2019 ini akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda sidang yang masih akan mendengarkan keterangan saksi.

  • Bagikan