Kirka – Pemekaran wilayah dari Kabupaten Lampung Selatan selama beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengungkapkan adanya anomali menarik ketika membedah capaian produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan antara kabupaten induk dengan tiga daerah otonom baru (DOB) hasil pemekarannya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2025, Kabupaten Lampung Selatan memang masih memimpin dengan PDRB per kapita tertinggi mencapai Rp57,9 juta dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,40 persen.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Pesawaran dengan PDRB per kapita Rp46,3 juta dan pertumbuhan 4,14 persen, disusul Kabupaten Pringsewu senilai Rp38,2 juta dengan pertumbuhan 4,20 persen, serta Kabupaten Tanggamus di angka Rp33,5 juta dengan laju 3,69 persen.
Kendati unggul jauh dari sisi nilai PDRB per kapita, Lampung Selatan justru mencatatkan persentase penduduk miskin paling tinggi di antara keempat daerah, yakni sebesar 12,05 persen.
Sebaliknya, Kabupaten Pringsewu yang berpisah paling bungsu pada 3 April 2009 berhasil menekan angka kemiskinan hingga ke level terendah yakni 7 persen, jauh lebih baik ketimbang Pesawaran maupun Tanggamus yang masing-masing berada pada angka 10 persen.
“Fakta statistik memperlihatkan bahwa pemisahan wilayah administrasi tidak otomatis menjamin kemakmuran warga.
“Kualitas tata kelola pemerintahan dan ketepatan menggarap basis ekonomi lokal justru menjadi penentu utama kesejahteraan,” kata Mahendra Utama, Kamis, 12 November 2026.
Perjalanan panjang penataan ruang di ujung selatan Sumatera memang menyimpan sejarah besar sejak era 1967, tatkala bentang wilayah Lampung Selatan masih membujur luas mulai dari Kalianda hingga Kota Agung dengan pusat pemerintahan di Tanjungkarang.
Seiring berjalannya waktu, kabupaten induk melahirkan Kota Bandar Lampung (dahulu Tanjungkarang–Telukbetung), disusul pembentukan Kabupaten Tanggamus pada 21 Maret 1997, Kabupaten Pesawaran pada 2 November 2007, hingga Kabupaten Pringsewu dua tahun berselang.
Langkah pembelahan wilayah administrasi kala itu dirancang guna memangkas rentang kendali birokrasi, mendekatkan pelayanan publik, sekaligus menghidupkan roda perekonomian di kawasan pinggiran yang lama terabaikan.
Konsep desentralisasi semacam itu sejalan dengan catatan harian Kompas (2010) bahwa pembentukan daerah otonom baru sejatinya ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Secara akademis, ekonom Charles Tiebout (1956) melalui mazhab public choice school juga menggambarkan desentralisasi wilayah sebagai model ekonomi persaingan sempurna yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menekan beban pajak serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Meski konsep Tiebout tampak ideal di atas kertas, Mahendra mengingatkan bahwa praktik di lapangan kerap berbenturan dengan membengkaknya belanja aparatur dan ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat maupun kabupaten induk.
“Sebagaimana peringatan pakar tata ruang Tommy Firman pada 2013, fenomena territorial splits atau pemecahan teritori di Indonesia selalu menjadi pedang bermata dua.
“Di satu sisi mampu menggerakkan pembangunan lokal, tetapi di sisi lain rawan melahirkan beban birokrasi baru dan ketergantungan anggaran,” ujar Mahendra.
Berkaca pada ketimpangan capaian ekonomi antara Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Pringsewu, Mahendra meminta para kepala daerah tidak lagi terjebak pada sekat-sekat administratif.
Kolaborasi lintas batas kabupaten mutlak diperlukan agar potensi besar yang diwariskan dari sejarah pemekaran dapat terkonversi menjadi kemakmuran nyata bagi seluruh warga.
“Perubahan peta ekonomi pasca pemekaran harus ditindaklanjuti dengan penguatan sinergi antardaerah.
“Sudah saatnya pemerintah kabupaten menanggalkan ego kewilayahan agar warisan historis pemekaran benar-benar bermuara pada kesejahteraan bersama,” tegas Mahendra.
