Kirka – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai membuahkan hasil nyata bagi kas negara.
Baru beroperasi sejak 1 Juni 2026, lembaga pengelola kedaulatan ekonomi sukses menghimpun devisa hasil ekspor senilai US$14 miliar, atau setara Rp227 triliun, hanya dalam kurun waktu dua bulan 13 hari.
Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama menyoroti temuan lain yang jauh lebih bernilai dari operasional awal DSI.
Lewat pelacakan selisih dan penyesuaian harga pada instrumen pembayaran devisa, ada potensi tambahan pendapatan negara mencapai US$5 miliar.
Angka-angka masif terungkap langsung melalui pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Merujuk pada pemaparan Kepala Negara, Mahendra sepakat dengan agenda perluasan radar pengawasan DSI menuju 50 pelabuhan di 25 provinsi untuk mengunci seluruh komoditas strategis nasional.
“Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh PT DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk ke negara,” kata Presiden Prabowo, sebuah kutipan yang digarisbawahi oleh Mahendra.
Mahendra lalu membedah fenomena kebocoran aset memakai kacamata teori rente ekonomi David Ricardo.
Fakta lapangan menunjukkan nilai suatu barang seringkali susut atau habis terkuras di tengah rantai perdagangan.
Contoh paling gamblang adalah disparitas harga sawit.
Banderol komoditas unggulan di tingkat pelabuhan domestik sering dipatok seharga Rp15.000 per kilogram, padahal nilainya melonjak drastis hingga Rp27.000 per kilogram begitu merapat di Rotterdam.
Ketimpangan ekstrem memaksa pemerintah mengambil langkah pembenahan sistemik pada tata niaga lintas negara.
Presiden memastikan pengetatan aturan main akan terus berjalan demi melindungi hak ekonomi masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang,” tegas Prabowo di hadapan parlemen.
Selain penertiban jalur ekspor, langkah pengamanan juga menyasar aset berharga lain.
Saat ini, sebanyak 153 ton cadangan emas sudah dikendalikan secara mandiri di dalam negeri lewat sinergi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai penanda era baru kemandirian tata kelola sumber daya.
