Kirka – Mewujudkan pendidikan tinggi bagi anak-anak petani bukan sekadar retorika politik bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
Di bawah nakhoda Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Pemprov kini tengah merajut sebuah ekosistem yang memungkinkan generasi muda perdesaan menembus perguruan tinggi, untuk kelak kembali pulang sebagai agen perubahan di kampung halamannya.
Pemerhati pembangunan, Mahendra Utama, memandang visi kepala daerah tersebut mulai menampakkan wujud aslinya.
Menurutnya, terdapat cetak biru yang jelas dan terukur untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dari sektor agraris.
“Pondasi utamanya berpijak pada program Desaku Maju.
“Kebijakan ini terbukti efektif memodernisasi wajah pertanian daerah, yang ujungnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Jumat, 10 Juli 2026.
Secara makro, implementasi pemberdayaan desa ini tak bisa dipandang sebelah mata.
Keberhasilannya turut andil mengantarkan Lampung meraih peringkat ketiga nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah 2025 dari Kementerian PPN/Bappenas.
Mahendra menilai, kunci sukses dari capaian tersebut terletak pada hilirisasi di tingkat akar rumput.
Kawasan perdesaan tak lagi dibiarkan hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan didorong menjadi pusat pengolahan mandiri yang otomatis membuka kantong-kantong lapangan kerja baru bagi pemuda setempat.
Korelasi antara ekonomi desa dan pendidikan selaras dengan kalkulasi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Saat pengukuhan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung belum lama ini, ia memaparkan secara gamblang dampak ekonomi dari skema hilirisasi tersebut.
“Kami hitung, petani bisa menambah pendapatan hingga Rp1 juta per musim panen jika proses pengeringan hasil tani dilakukan langsung di desa.
“Angka tambahan itu sangat berarti untuk menyokong biaya pendidikan anak-anak mereka,” tegas Mirza.
Ketika daya beli keluarga petani mulai menguat, pemerintah tak tinggal diam. Intervensi di sektor pendidikan langsung digulirkan.
Tahun ini, Pemprov Lampung mematok target penambahan sekitar 9.000 mahasiswa baru demi mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di ujung timur Sumatera tersebut.
Target itu dibarengi dengan langkah konkret di lapangan.
Pemprov telah merilis kebijakan pembebasan uang komite di sekolah negeri tingkat atas, sebuah langkah yang langsung memberi ruang napas finansial bagi ratusan ribu siswa.
Di saat yang sama, lebih dari 20 ribu ijazah lulusan SMA/SMK sederajat yang sempat tersandera tunggakan administrasi, kini telah ditebus dan dibebaskan oleh pemerintah daerah.
Guna memperlebar jalan menuju pendidikan lanjutan, akses pendidikan vokasi yang menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan pasar kerja terus diperkuat.
Kolaborasi bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) turut dijalin untuk membuka akses pendaftaran mahasiswa baru seluas-luasnya.
Melihat deretan kebijakan tersebut, Mahendra meyakini langkah taktis Pemprov Lampung saling berkesinambungan satu sama lain.
Deretan program ini, kata dia, menjadi jawaban konkret atas komitmen Gubernur Lampung dalam menjamin masa depan putra-putri petani untuk siap menyongsong era pertanian modern.
