Kirka – Nasib kaum agraris yang kerap mentok sebagai pekerja kasar perlahan mulai dirombak lewat perubahan paradigma di Provinsi Lampung.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, membedah visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang berani membongkar tradisi lama.
Yakni, mengangkat derajat petani dari sekadar pemanen bahan mentah menjadi pengusaha agribisnis mandiri.
Gebrakan tersebut dinilai sebagai jawaban taktis atas mandeknya kesejahteraan masyarakat desa.
Mahendra melihat arah kebijakan sang gubernur sangat relevan dengan upaya memacu swasembada pangan nasional, sekaligus menerjemahkan program Asta Cita Presiden langsung ke akar rumput.
Menurutnya, gagasan mengubah status sosial ekonomi kelompok petani lahir dari pembacaan tajam atas realitas pahit di lapangan.
Selama bertahun-tahun, masyarakat pedesaan hanya pasrah menerima margin paling tipis dari keringat mereka sendiri.
“Gubernur Rahmat Mirzani menyadari betul ketimpangan di bawah. Petani kita lelah memproduksi gabah atau kopi, tapi terpaksa dilepas murah ke tengkulak.
“Komoditas itu kemudian diolah pihak lain yang justru meraup untung berlipat ganda.
“Rantai ketidakadilan tersebut yang kini secara tegas diputus oleh beliau,” ujar Mahendra, Rabu, 8 Juli 2026.
Untuk merealisasikan target besar itu, Pemerintah Provinsi Lampung memformulasikan empat pilar transformasi.
Pertama, mendorong hilirisasi atau pengolahan hasil panen guna mendongkrak nilai jual.
Kedua, memperkuat kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar tampil lebih profesional serta berdikari.
Pilar ketiga bertumpu pada penerapan teknologi modern lewat penyediaan mesin pengering (bed dryer) dan sarana Rice Milling Unit (RMU).
Terakhir, perbaikan ekosistem rantai pasok agar berjalan efisien dan bermuara pada keuntungan sang pemilik lahan.
“Pesan utamanya sangat jelas. Masyarakat lokal tidak boleh lagi sebatas menjadi penonton di negeri sendiri.
“Petani Lampung wajib menjadi tuan di ladangnya, menjadi pemain utama,” tegas Mahendra mengutip pernyataan Gubernur.
Upaya peningkatan kesejahteraan rupanya tidak berhenti pada tataran konsep.
Mahendra mencatat adanya komitmen nyata dari kepala daerah lewat intervensi infrastruktur jalan penunjang.
Pada 2026, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran Rp4,5 miliar untuk ruas Pekon Balak–Suoh, ditambah Rp40 miliar guna memuluskan jalur Suoh–SP Blok 9 sepanjang tujuh kilometer.
Akses logistik yang memadai otomatis akan memangkas ongkos angkut hasil panen secara drastis.
Lebih jauh, strategi pembangunan tingkat daerah tersebut terhubung langsung dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Tahun ini saja, optimalisasi lahan seluas 15.693 hektare tengah berjalan, beriringan dengan program cetak sawah baru seluas 1.480 hektare.
Dari kacamata akademis, Mahendra menjelaskan manuver kebijakan Rahmat Mirzani berkesesuaian dengan teori pertumbuhan endogen (endogenous growth) gagasan Paul Romer, yang menitikberatkan pada investasi sumber daya manusia dan teknologi.
Transisi menuju ekonomi modern juga merefleksikan pemikiran W.W. Rostow, di mana sektor pertanian butuh lompatan nilai tambah untuk bisa lepas landas.
Sebagai pemerhati, ia juga menyoroti pendekatan humanis sang gubernur yang rutin menitipkan enam pesan wajib bagi masyarakat desa.
Arahan tersebut mencakup keharusan merawat budaya gotong royong, menekan laju alih fungsi lahan produktif, memaksimalkan pemakaian alat bantu pertanian, hingga menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku dan agama.
Pembangunan fisik dan injeksi teknologi, lanjut Mahendra, tidak akan berjalan mulus tanpa pondasi sumber daya manusia yang mumpuni.
Peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan keluarga tetap menjadi syarat mutlak mencetak generasi tangguh di masa depan.
“Jika semua elemen bersinergi dan dukungan masyarakat terus mengalir, kawasan potensial seperti Suoh akan tumbuh memimpin sebagai sentra pertanian unggulan.
“Lampung tidak hanya sekadar lumbung pangan, tapi juga provinsi yang petaninya sejahtera dan berdaulat,” pungkasnya.
