Kirka – Megahnya modernisasi infrastruktur kelistrikan di Pulau Sumatera ternyata masih menyisakan celah kerentanan yang serius.
Fakta di lapangan menunjukkan, gangguan pada satu titik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sudah cukup untuk memicu blackout atau pemadaman massal, melumpuhkan jutaan pelanggan lintas provinsi.
Merespons situasi tersebut, Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama menilai rentetan pemadaman belakangan bukan sekadar masalah teknis biasa.
Peristiwa kelam bagi layanan publik itu harus dipandang sebagai alarm keras bagi ketahanan energi di wilayah andalas.
“Sistem transmisi di Sumatera berkarakteristik bleed system yang saling terhubung bagaikan jaring laba-laba.
“Dampaknya sangat fatal jika satu benang saja terputus, seluruh jaring bisa dipastikan ikut roboh,” ujar Mahendra, di Bandarlampung, Sabtu, 23 Mei 2026.
Pemadaman Identik
Catatan kelistrikan nasional merekam setidaknya ada dua gelombang pemadaman raksasa dengan pemicu serupa dalam enam tahun terakhir.
Pertama, pada 4 Juni 2024, anjloknya SUTET 275 kV ruas Linggau-Lahat membuat Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, hingga Lampung gelap gulita.
Investigasi PLN mengungkap penyebabnya berawal dari sambaran petir dan aktivitas warga memotong pohon di dekat area tegangan tinggi.
Belum sepenuhnya pulih ingatan publik soal insiden masa lalu, kerusakan kembali terjadi pada 22 Mei 2026 di ruas Muara Bungo–Sungai Rumbai.
Imbasnya tak kalah luas, seketika memutus pasokan untuk lima provinsi sekaligus, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, serta Jambi.
Mahendra memaparkan, meluasnya area pemadaman berakar dari efek domino kelistrikan.
Ketika terjadi penurunan frekuensi akibat beban yang terlampau berat, sistem secara otomatis memaksa sejumlah pembangkit untuk lepas (trip).
Langkah protektif terpaksa diambil guna mencegah kerusakan permanen pada pusat pembangkit.
Ambang Batas
Merujuk pada teori complex systems, Mahendra menyoroti bagaimana infrastruktur modern kerap dipaksa beroperasi mendekati ambang batas maksimal.
Tingginya kebutuhan listrik masyarakat yang berbenturan dengan tuntutan ekonomi untuk menggenjot utilitas jaringan, membuat daya tahan instalasi kian sensitif.
“Jaringan kita seolah beroperasi di tepi jurang. Begitu ada faktor pemicu, entah cuaca ekstrem atau kelalaian manusia, anomali kecil pun langsung bergulir menjadi bencana blackout skala besar,” paparnya.
Meski memberikan catatan tajam soal kerentanan sistem, Mahendra tak segan mengapresiasi respons krisis jajaran PT PLN (Persero).
Evaluasi menyeluruh dari pengalaman 2024 terbukti membawa perubahan signifikan pada pola mitigasi bencana kelistrikan.
Jika dua tahun lalu pemulihan membutuhkan pengerahan 130 personel gabungan dengan proses panjang, penanganan insiden Mei 2026 terasa jauh lebih matang.
Hanya dalam hitungan dua jam, seluruh gardu induk dan transmisi yang terdampak berhasil dinormalkan kembali oleh petugas.
Selain kecepatan teknis, langkah komunikasi publik Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, turut mendapat sorotan positif.
Keterbukaan manajemen dalam membeberkan dinamika lapangan seperti lambatnya proses start up PLTU yang memakan waktu 15 hingga 20 jam dibandingkan respons kilat PLTA dan PLTG dianggap mampu meredam kepanikan masyarakat luas.
“Langkah mitigasinya sangat taktis dan transparan, kesigapan petugas di lapangan patut diacungi jempol.
“Namun, pemerintah bersama PLN tetap memikul pekerjaan rumah yang besar, memperkuat pondasi transmisi Sumatera agar sistem tidak terus-menerus memakan korban saat terjadi gangguan minor,” pungkas Mahendra.
