Kirka – Jeritan panjang petani ubi kayu di Lampung yang kerap merugi akibat permainan kadar pati dan timbangan pabrik akhirnya dibawa langsung ke meja pemerintah pusat.
Rabu, 22 April 2026, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bertolak menembus birokrasi ibu kota untuk membongkar kebuntuan tata niaga pertanian sekaligus mengunci komitmen pembangunan industri hilir di Tanah Ruwa Jurai.
Langkah jemput bola ke Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian bukan sekadar agenda seremonial.
Tenaga Pendamping Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menegaskan pergerakan langsung ke Jakarta merupakan mandat tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
“Pesan Gubernur sangat jelas, jangan sebatas kirim surat lalu menunggu balasan.
“Datangi langsung, duduk bersama pengambil kebijakan, dan pastikan Lampung berhenti menjadi pengekspor bahan mentah murni,” ungkap Mahendra di Jakarta.
Bersama tim yang terdiri dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zimmi Skil, Ardiansyah, dan Romi Junanto Utama, Mahendra menyiapkan landasan negosiasi yang matang.
Tepat menjelang siang, Wagub Jihan membeberkan tiga proposal mendesak di hadapan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Proposal yang diajukan mencakup bantuan alat pengukur kadar pati yang objektif, penegakan aturan tera ulang timbangan pabrik, serta kelancaran perizinan impor di Pelabuhan Internasional Panjang.
Urusan alat ukur dan timbangan mungkin terdengar sepele bagi orang luar, tapi bagi warga Lampung, provinsi penghasil singkong nomor wahid nasional kedua hal mutlak menentukan periuk nasi ribuan keluarga.
Selama puluhan tahun, petani selalu kalah tawar melawan raksasa pabrik pengolahan.
Mahendra menilai dinamika di lapangan menunjukkan masih belum berimbangnya posisi tawar antara petani dan pihak pabrik.
“Posisi petani selalu tertindas karena standar penentuan kualitas dikuasai pabrik.
“Kami meminta pusat turun tangan menyediakan instrumen pengukur presisi dan memastikan timbangan yang legal.
“Kebijakan teknis menyangkut alat ukur berdampak langsung pada rasa keadilan berekonomi para petani,” papar tokoh yang juga dikenal sebagai Eksponen 98 tersebut.
Gayung bersambut. Wamendag menyanggupi pengiriman Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, untuk melakukan sosialisasi tentang tera ulang timbangan ke Lampung dalam waktu dekat.
Selesai mengamankan komitmen di sektor perdagangan, rombongan bergerak menuju kawasan Kuningan untuk membedah peta jalan ekonomi masa depan.
Di Kementerian Perindustrian, Wagub Jihan menjumpai Wamenperin Faisol Riza beserta jajaran direktur jenderal terkait.
Target utama pada pertemuan kedua menyasar pendirian Balai Diklat Industri (BDI) Agro dan peningkatan kelas sentra pengolahan hasil bumi.
Mahendra memaparkan bahwa kekayaan alam melimpah sering kali menjadi bumerang ketika daerah hanya mampu menjual komoditas mentah tanpa memberikan nilai tambah ekonomi.
“Lampung punya segalanya, kopi, sawit, nanas, hingga kakao. Melalui pembangunan BDI Agro, kita memutus rantai kutukan sumber daya alam.
“Fasilitas pendidikan vokasi kelak bakal mencetak tenaga ahli yang sanggup meracik singkong menjadi tepung mocaf, mengolah nanas menjadi produk turunan kosmetik, atau menyulap limbah pertanian menjadi bioetanol,” jelas Mahendra.
Gagasan pemusatan keahlian agro mendapat lampu hijau dari Wamenperin Faisol Riza yang menyatakan kesiapan penuh menyokong Lampung sebagai episentrum pengolahan hasil pertanian tingkat nasional.
Strategi turun gelanggang yang diterapkan duet kepemimpinan Mirza-Jihan menunjukkan pergeseran gaya birokrasi menjadi lebih membumi dan menyentuh akar masalah.
Menyelesaikan sengketa timbangan dan alat ukur merupakan capaian cepat pemerintahan baru, memberi dampak positif yang langsung terasa di lapisan paling bawah.
“Memimpin bukan sekadar duduk di ruangan nyaman.
“Memimpin berarti bertarung di meja kementerian pusat demi memastikan senyum petani mekar ketika mereka menimbang hasil panen,” pungkas Mahendra.
