KIRKA – Simak kata pengamat soal kepala daerah dibiayai oleh cukong pada pilkada. Pengamat politik dari FISIP Universitas Lampung mengamini pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut.
“Hal itu sudah menjadi realitas di masyarakat. Bahkan ada adegium bahwa pemilu atau pilkada itu mahal,” kata Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Darmawan Purba, Senin, 19 September 2022.
“Pun untuk kalah butuh biaya yang besar, apalagi mau menang,” lanjut dia.
Baca Juga: Komisi Informasi Minta Parpol Terbuka Soal Pendanaan Politik
Dunia usaha yang seharusnya tidak masuk dalam arena kontestasi politik, kata dia, justru menjadi investor politik untuk mendapatkan kemudahan perizinan bagi usahanya.
“Bukan rahasia lagi ketika para politisi ingin naik level membutuhkan dana besar. Akhirnya mencari dukungan finansial ke investor politik,” ujar dia.
Darmawan Purba menyampaikan ‘perselingkuhan’ dunia usaha dan dunia politik ini bermuara pada oligarki dalam menentukan nasib demokrasi Indonesia.
“Kedaulatan di tangan rakyat itu menjadi pudar atau semu,” kata dia.
Darmawan Purba menilai banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
“Mulai dari model pemilu yang lebih efisien, kesadaran politik masyarakat, dan komitmen integritas para elit partai dalam mengusung kandidat,” jelas dia.
Menko Polhukam Mahfud MD, saat menghadiri acara puncak HUT Ke-56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam, mengungkap hasil perhitungan bahwa 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju Pilkada.
“Demokrasi kita terlalu berbiaya tinggi, sehingga pencalonan baik di tingkat pusat sampai daerah kerap membincangkan biaya pemilu,” ujar Darmawan Purba menanggapi hal tersebut.
Biaya kampanye yang tinggi pada setiap pilkada maupun pemilu, jelas dia, kerap menjadi momok bagi para calon pemimpin untuk maju mencalonkan dirinya.
“Ini perlu menjadi atensi kita bahwa sebenarnya negara butuh pemimpin bukan sebaliknya,” kata dia.
Kata pengamat soal kepala daerah yang dibiayai oleh cukong ini akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat antarpasangan kandidat.
“Faktor ini yang membuat kompetisi kita itu cenderung sangat terbatas, mempersempit ruang kontestasi, hanya berkutat pada kelompok elit tertentu saja,” pungkas dia.
Baca Juga: Lampung Democracy Studies Eksistensi Fatikhatul Khoiriyah di Kepemiluan
