Menu
Precision, Actual & Factual

Soal Status Nurhasanah Ditahan Kejagung, DPD PDI Lampung Surati DPP PDIP

  • Bagikan
"Tadi kita DPD PDIP Lampung sudah merapatkan persoalan ini. Hasilnya, kita akan menyurati DPP pada hari Senin atau Selasa depan melalui via online untuk meminta arahan," kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Organisasi Watoni Noerdin, Jumat 2 Juli 2021. Foto Tama

KIRKA.CODewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung bakal berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat terkait adanya persoalan hukum yang menimpa Nur Hasanah kader Partai Berlambang Moncong Putih tersebut.

Nur Hasanah merupakan Anggota Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi PDIP. Saat ini, mantan Ketua Badan Perwakilan Anggota Bumiputera ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Nur Hasanah dititipkan sementara di ruang tahanan Markas Besar Kepolisian RI sejak 29 Juni 2021.

“Tadi kita DPD PDIP Lampung sudah merapatkan persoalan ini. Hasilnya, kita akan menyurati DPP pada hari Senin atau Selasa depan melalui via online untuk meminta arahan,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Organisasi Watoni Noerdin, Jumat 2 Juli 2021.

Dalam kongres PDIP yang terakhir, DPP tidak mentolerir para kader yang melakukan tindak pidana penggunaan narkoba, korupsi dan tindak pidana dengan kekerasan.

“Itu tidak ditoleransi, artinya itu menjadi dari sebuah pertanggungjawaban pribadi.
Itulah kenapa kami meminta petunjuk dari DPP terhadap persoalan kasus yang mendera ibu Nurhasanah ini,” jelas dia.

Di lain sisi, ia menjelaskan bahwa Ketua DPD PDIP Lampung Sudin pernah menawarkan pendampingan hukum untuk beliau.Tetapi, penawaran itu, kata dia tidak di tindaklanjuti oleh Nur Hasanah.

“Sikap dari Ketua DPD Lampung itu sudah benar. Karena kalau diawal kita lebih enak untuk meluruskannya. Namun jika sudah dalam konteks seperti ini, harus dibuktikan dalam proses peradilan, ya kan,” kata dia.

Saat ini, DPD PDIP dan Fraksi PDIP DPRD Lampung juga menghormati proses penegakan hukum. Selain itu, ia meminta aparatur penegak hukum agar mengedepankan azas praduga tidak bersalah untuk dikedepankan.

“Artinya, pemeriksaan terhadap beliau profesional,” ujar dia.

Saat disinggung soal sanksi jika terbukti bersalah di mata hukum, ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melihat alur cerita dari persoalan tersebut.

“Kita akan melihat putusan dari inkrah itu. Apakah itu diniatkan, kelalaian atau dilakukan bersama-sama. Baru DPP bisa mengambil sikap apa yang harus dilakukan,” pungkas Watoni Noerdin.

  • Bagikan