Menu
Precision, Actual & Factual

Petinggi DPW PKB Lampung Ungkap Sumber Informasi Soal Rekomendasi DPP ke Arinal dan Nunik

  • Bagikan
Persidangan untuk perkara Mustafa ini diketahui berjalan secara daring. Okta Rijaya mengarahkan pandangannya ke layar OHP saat ia diperiksa sebagai saksi di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 22 April 2021. Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.CO – Rekomendasi DPP PKB ditengarai melibatkan Vice President PT SGC Purwati Lee. Pokok persoalannya adalah terdapat mahar politik senilai Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar dari Purwati Lee ke Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Hal ini sudah menjadi fakta persidangan untuk perkara suap dan gratifikasi terhadap eks Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa sejak Kamis, 4 Maret 2021.

Pada hari itu, nama Okta Rijaya selaku Sekretaris DPW PKB Lampung diduga turut mengetahui adanya alihan mahar politik yang bersumber dari ijon proyek ke DPW PKB Lampung.

Menurut dia, mahar politik senilai Rp 18 miliar dari terdakwa Mustafa muncul berdasarkan permintaan eks Wasekjen DPP PKB sekaligus Koordinator Wilayah PKB Lampung, Chusnunia Chalim alias Nunik.

Okta Rijaya akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi di dalam persidangan, tepatnya pada Kamis, 22 April 2021 lalu.

Ia sempat ditanya oleh majelis hakim tentang bagaimana pengetahuannya terkait perubahan rekomendasi yang diterbitkan DPP PKB kepada Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim, atau Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung saat ini.

Okta Rijaya mengaku sampai detik ini, ia belum pernah melihat secara langsung surat rekomendasi tersebut.

Okta Rijaya mengaku hanya tahu bahwa DPP PKB menjatuhkan dukungan kepada Arinal dan Nunik dalam kontestasi Pilkada di Lampung 2018 silam dari media online.

Hal senada sebenarnya tidak hanya diungkapkan oleh Okta Rijaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun KIRKA.CO, bahkan Chusnunia Chalim sendiri pun tahu soal surat rekomendasi yang diteken Muhaimin Iskandar dari pemberitaan di media online.

Tak hanya Chusnunia Chalim, salah satu eks petinggi DPW PKB Lampung turut mengakui hal serupa saat berdialog dengan KIRKA.CO.

Menurut dia, pemberitaan di media massa lah yang menjadi pemberi informasi bahwa DPP PKB tidak jadi mendukung terdakwa Mustafa kendati sudah dimintai Rp 18 miliar oleh Nunik.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan