Menu
Precision, Actual & Factual

Pengemplang Pajak Kopi Sidang Di PN Kota Agung

  • Bagikan
Kasi Penkum Kejati Lampung, Andre W Setiawan. Foto Eka Putra

KIRKA.COPengadilan Negeri (PN) Kota Agung Kabupaten Tanggamus, tercatat sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggelar persidangan terdakwa dalam perkara pengemplangan pajak kopi sebesar Rp 10 miliar lebih bernama Ida Laila, sejak digelar sidang perdananya pada 31 Maret kemarin, dengan Nomor Perkara 82/Pid.Sus/2021/PN Kot.

Tangkapan Layar SIPP PN Kota Agung Tas Nama Terdakwa Ida Laila

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Andrie W. Setiawan, saat ditemui pewarta KIRKA.CO di Kejati Lampung (12/04), ia menerangkan pula bahwa perkara atas nama terdakwa Ida Laila tersebut telah berlangsung sejak Maret lalu, dan juga dijadwalkan digelar persidangannya pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

“Terkait perkara pajak kopi Kabupaten Tanggamus atas nama terdakwa Ida Laila, telah digelar persidangannya di PN Kota Agung Tanggamus sejak 31 maret kemarin, dan hari ini kembali digelar dengan agenda keterangan saksi dengan menghadrikan dua saksi dan satu ahli,” imbuh Andrie W Setiawan

Diketahui Ida Laila selaku Ketua sekaligus pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB,red) Rendingan sebagai wajib pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000, disangkakan dengan sengaja tidak melakukan penyetoran PPN 10% setelah melakukan pemungutan pajak PPN 10% untuk masa pajak terutang masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dari sejumlah transaksi penjualan biji kopi kepada PT. Nestle Indonesia, PT. LCD Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia.

Dimana berdasarkan Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara atas Kasus Tindak Pidana Perpajakan yang diduga dilakukan oleh KUB Rendingan dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 dengan terdakwa Ida Laila tanggal 19 Oktober 2020 telah ditemukan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp 10.067.042.188 (Sepuluh miliar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Ida Laila didakwa telah melanggar Pasal 2, Pasal 3 Jo. 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Juncto Pasal 43 ayat (1) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang- undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Juncto Undang- undang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang- undang.

 

Eka Putra

  • Bagikan