Kirka – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela tengah tancap gas menuntaskan persoalan infrastruktur jalan di berbagai daerah.
Namun, gerak cepat di lapangan ini dinilai belum cukup untuk membungkam skeptisisme publik di media sosial.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini sedang menghadapi krisis komunikasi, bukan krisis kinerja.
Pasalnya, kerja nyata di lapangan belum diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa yang dipahami dan dirasakan oleh warganet.
Hingga awal Maret 2026, Gubernur Mirza dan Wagub Jihan tercatat telah melakukan lebih dari lima kali inspeksi jalan dalam kurun waktu kurang dari sepuluh hari.
Titik-titik krusial seperti Jalan Pattimura, Kota Gajah, Sukadamai di Lampung Selatan, hingga Putih Doh di Tanggamus langsung dieksekusi.
Di Jalan Pattimura, misalnya, Pemprov langsung menggelontorkan anggaran Rp10 miliar untuk pengecoran (rigid beton).
Itu menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai meninggalkan tradisi tambal sulam aspal.
“Sayangnya, data sentimen hingga 3 Maret 2026 menunjukkan anomali. Sentimen negatif terkait jalan rusak di Lampung masih mendominasi di angka 65 hingga 70 persen.
“Komentar seperti baru gerak kalau viral atau paling habis Lebaran rusak lagi masih membanjiri Instagram, Facebook, dan TikTok.
“Di sinilah letak persoalannya, ada disonansi kognitif di masyarakat,” ujar Mahendra Utama, Kamis, 5 Maret 2026.
Bukan Cuma Rilis
Menurut Mahendra, Gubernur Mirza sebenarnya sudah menerapkan langkah strategis dengan fokus pada akar masalah, seperti perbaikan drainase dan penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).
Pendekatan tersebut dinilai jauh lebih baik dan terbuka dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya yang terkesan defensif.
Namun, di era disrupsi digital, kecepatan kerja struktural harus diimbangi dengan kecepatan distribusi informasi.
“Publik yang rumahnya masih di depannya jalan berlubang akan merasa timpang jika hanya melihat perbaikan di titik tertentu saja. Humas pemerintah dituntut naik kelas.
“Tidak bisa lagi hanya sekadar jadi juru warta pembuat rilis pers, tetapi harus menjadi pengelola narasi dan penjaga kepercayaan publik,” tegas Mahendra.
Untuk keluar dari jebakan sentimen negatif ini, Mahendra menyarankan Pemprov Lampung meninggalkan strategi membela diri (denial/excuse) dan beralih ke fase diminish and rebuilding, mengakui persoalan secara terbuka sembari menunjukkan progres perbaikan permanen.
Strategi Gotong Royong Balikkan Sentimen Jelang Lebaran
Agar persepsi publik berbalik positif, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri, Mahendra merekomendasikan tiga langkah taktis untuk jajaran Pemprov, khususnya Dinas Kominfotik, Bappeda, dan Dinas PU:
1. Terapkan Komunikasi Dua Arah (Gotong Royong Komunikasi)
Pemerintah harus membuka ruang partisipasi warga, tidak sekadar komunikasi satu arah.
Program pelaporan terpadu (Hotline) dan kampanye visual Before-After Blitz perlu digencarkan.
“Jika laporan warga ditindaklanjuti dan diapresiasi, mereka akan otomatis berubah dari pengkritik menjadi duta informasi pemerintah,” jelas Mahendra.
2. Libatkan Kepala Daerah hingga Tingkat Bawah
Gubernur tidak bisa bekerja sendirian. Bupati, Wali Kota, hingga Camat harus dilibatkan dalam inspeksi dan komunikasi publik.
Pesan Lampung Mulus akan lebih mudah diterima jika tokoh lokal ikut menjamin progres perbaikan di wilayahnya masing-masing.
3. Bangun Dashboard Transparansi Publik
Publik butuh data, bukan janji. Mahendra mendesak adanya peta jalan provinsi yang bisa diakses publik secara real time dengan kode warna, Hijau (selesai), Kuning (sedang proses), dan Merah (belum tersentuh).
“Kalau detail anggaran dan nama kontraktornya juga dibuka, ini akan jadi tameng paling ampuh melawan tudingan kerja sementara doang,” imbuhnya.
Mahendra optimistis, jika strategi komunikasi yang membumi dan transparan ini dieksekusi secara konsisten dalam dua hingga tiga minggu ke depan, sentimen negatif warganet akan berbalik arah selambatnya pada H-7 Lebaran.
“Gubernur Mirza dan Wagub Jihan sudah punya fondasi terkuat yang tidak dimiliki Pemprov dalam lima tahun terakhir, yaitu kerja nyata.
“Sekarang tugas jajaran OPD untuk membungkus kerja itu dengan narasi yang jujur. Karena jalan mulus itu bukan cuma soal aspal dan beton, tapi soal merebut kembali kepercayaan rakyat,” pungkas Mahendra.
