Kirka – Efektivitas komunikasi digital 15 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung terlihat masih timpang.
Mayoritas akun media sosial resmi pemerintah daerah (Pemda) dianggap masih terjebak pola komunikasi satu arah dan belum maksimal menyerap aspirasi publik.
Hal ini ditegaskan Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menanggapi tren digitalisasi birokrasi di Lampung.
Menurutnya, meski seluruh Pemda sudah memiliki akun resmi, pengelolaannya masih jauh dari kata ideal.
“Kalau dibedah satu per satu, kualitas komunikasinya sangat beragam. Masih banyak yang sekadar menggugurkan kewajiban publikasi.
“Isinya melulu seremonial pejabat, sementara ruang dialog dengan warga di kolom komentar minim respons,” kata Mahendra di Bandarlampung, Sabtu, 7 Februari 2026.
Padahal, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, perilaku konsumsi informasi warga telah bergeser.
Tercatat 40 persen warga Lampung kini aktif memantau kinerja pemerintah via media sosial, meninggalkan pola konvensional.
Kesenjangan Digital
Mahendra mencontohkan ketimpangan yang terjadi di beberapa kabupaten.
Akun resmi Pemkab Lampung Barat (@pemkab_lambar) dan Lampung Selatan (@pemkab.lampungselatan), misalnya, rata-rata hanya memiliki pengikut di bawah 5.000 pengguna.
Rendahnya angka ini, menurut Mahendra, berkorelasi lurus dengan konten yang disajikan.
“Warga enggan mengikuti karena kontennya kurang relevan dengan kebutuhan sehari-hari mereka,” ujarnya.
Sedikit lebih baik, Lampung Tengah (@pemkab_lamteng) dinilai cukup konsisten memperbarui informasi dengan 4.700 pengikut, meski pola komunikasinya masih cenderung searah.
Sementara Lampung Timur, melalui akun Bappeda, justru terlalu teknis menonjolkan aspek perencanaan sehingga berjarak dengan masyarakat awam.
Bandarlampung Jadi Benchmark
Sebaliknya, Mahendra menilai Kota Bandarlampung bisa menjadi tolok ukur (benchmark) pengelolaan medsos pemerintah yang efektif.
Akun @kominfobandarlampung mencatatkan performa paling solid dengan 24.000 pengikut dan ribuan arsip unggahan.
“Interaksi di akun Bandarlampung hidup. Rata-rata 200 sampai 500 likes per postingan.
“Mengapa? Karena mereka tidak kaku. Ada info senam disabilitas, pelayanan publik, sampai grafis program yang mudah dicerna.
“Ini sesuai teori Use and Gratification, orang cari apa yang berguna buat mereka,” beber Mahendra.
Bahkan, ia menyebut engagement (keterikatan) audiens di akun Pemkot Bandarlampung terasa lebih organik dibanding akun Pemprov Lampung, meskipun Pemprov memiliki jangkauan tayangan bulanan yang lebih besar.
SDM dan Paradigma
Mahendra menganalisis, ketertinggalan kabupaten lain, terutama di wilayah rural seperti Lampung Utara, tak lepas dari kendala anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Namun, faktor utamanya adalah paradigma komunikasi.
“Medsos plat merah tidak boleh lagi cuma jadi papan pengumuman digital atau alat penyiaran semata.
“Ke depan, Pemda harus mengubah ini menjadi ruang partisipasi publik. Dengar keluhan warga di sana, respon cepat, itu kuncinya,” pungkas Mahendra.
