Kirka – Provinsi Lampung menatap tahun 2026 dengan optimisme tinggi.
Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,9 hingga 5,7 persen, Lampung diprediksi mampu menembus pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,7 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mendekati Rp580 triliun.
Kendati angka statistik menunjukkan tren positif, Pemerhati Pembangunan asal Lampung, Mahendra Utama, mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terlena.
Menurutnya, Lampung menghadapi tantangan struktural yang serius jika ingin bersaing dengan provinsi raksasa di Sumatera maupun kawasan Indonesia Timur.
“Angka pertumbuhan triwulan III 2025 memang impresif di 5,04 persen. Tapi kita harus jujur melihat struktur ekonominya.
“Dominasi sektor pertanian yang mencapai 28,38 persen itu seperti pedang bermata dua,” ujar Mahendra dalam analisis tertulisnya, Rabu, 25 Februari 2026.
Riau dan Sulsel
Mahendra, yang juga menjabat sebagai Tenaga Pendamping Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindag, menyoroti posisi Riau sebagai kompetitor terberat di Sumatera.
Dengan kontribusi 22,95 persen terhadap ekonomi Sumatera, Riau kini tidak lagi sekadar mengandalkan hasil alam, tetapi sudah melakukan transformasi tata kelola dan infrastruktur secara masif.
Tak hanya di Sumatera, Mahendra juga membandingkan Lampung dengan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurutnya, Sulsel sukses bertransformasi dari ekonomi agraris menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam, khususnya hilirisasi hasil laut.
“Lampung dan Sulsel punya kemiripan sebagai gerbang wilayah. Tapi Sulsel sudah lebih dulu membangun ekosistem hilir.
“Lampung tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan pertanian tradisional. Tanpa lompatan ke industrialisasi, kita akan tertinggal,” tegas Komisaris Utama PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis ini.
Infrastruktur dan Jalan Beton
Dalam analisisnya, Mahendra mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung di bawah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang fokus pada pembenahan infrastruktur dasar.
Kebijakan mengalihkan seluruh jalan provinsi ke rigid concrete (beton) mulai 2026 dinilai sebagai langkah revolusioner untuk menekan biaya logistik.
“Target 90 persen jalan mantap di 2028 itu krusial. Dalam teori ekonomi, infrastruktur berkualitas akan langsung mengerek produktivitas modal. Ini fondasi agar industri mau masuk,” jelasnya.
Selain itu, posisi Lampung di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan kerja sama Sister Province dengan Shandong, Tiongkok, dinilai sebagai peluang emas untuk menarik investasi langsung tanpa birokrasi berbelit.
Bahaya Laten
Meski peluang terbuka lebar, Mahendra memberikan catatan kritis (warning) terkait ketergantungan Lampung pada sektor primer.
Tanpa hilirisasi yang masif, ekonomi Lampung rentan guncang jika harga komoditas global anjlok.
“Jika kita terus begini, nilai tambah minim. Risiko terbesar adalah saat harga komoditas jatuh, ekonomi daerah langsung goyah.
“Lampung harus segera bertransformasi dari pemasok bahan mentah menjadi pusat industri pengolahan,” ingatnya.
Mahendra menyimpulkan, periode 2026-2029 adalah fase pertaruhan.
Ia mendorong eksekutif dan legislatif untuk memastikan kepastian investasi dan penguatan sektor blue economy.
“Jangan sampai di tengah hiruk-pikuk pertumbuhan nasional, Lampung hanya jadi penonton sementara Riau dan Sulsel melesat.
“Kita harus buktikan Lampung adalah tujuan investasi nyata, bukan sekadar sorotan,” pungkas eks Komisaris PT Mitratani Dua Tujuh.
