Menu
Precision, Actual & Factual

KPK Resmi Tahan Gubernur Sulsel, Firli Buka Konstruksi Perkara

  • Bagikan
Konferensi pers penetapan Nurdin Abdullah cs sebagai tersangka kasus suap sejumlah proyek di Sulsel, di Gedung KPK, Minggu (28/2) dini hari WIB. ft/Capture Official Facebook. Istimewa

Kirka.co – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan NA (diketahui adalah Nurdin Abdullah) sebagai tersangka penerima suap atau gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel. Hal itu diketahui setelah KPK menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Minggu (28/2/2021) dini hari WIB.

Selain NA , dua orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibeberapa lokasi di Sulsel, Jumat (26/2/2021) malam sampai Sabtu dini hari, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Yaitu ER (diketahui adalah Edy Rahmat), Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel, berperan sebagai perantara dalam kasus suap ini, serta AS (diketahui adalah Agung Sucipto) Kontraktor atau yang memberikan suap.

Pada kegiatan tangkap tangan ini, Tim KPK telah mengamankan 6 (enam) orang pada hari Jumat tanggal (26/2) sekitar jam 23.00 Wita di 3 tempat berbeda di Sulawesi Selatan yaitu Rumah Dinas ER di Kawasan Hertasening, Jalan Poros Bulukumba dan Rumjab Gubernur Sulsel.

Firli Bahuri membacakan kronologis operasi senyap KPK, Jumat (26/2), KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui perantaraan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA.

Pukul 20.24 Wib, AS bersama IF (diketahui adalah Irfan) menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu. Dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke Jalan Hasanuddin Makassar.

Dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada ER.

Sekitar pukul 21.00 Wib, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS dipindahkan ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanuddin.

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba sedangkan sekitar pukul 00.00 Wita, ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp2 miliar turut diamankan di rumah dinasnya. Pada sekitar Pukul 02.00 Wita, NA juga diamankan di rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Firli menjelaskan Konstruksi perkara, “Diduga telah terjadi : AS Direktur PT APB telah lama kenal baik dengan NA berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan TA 2021.”

AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek lain di Sulsel diantaranya : Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab. Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp28,9 miliar, Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp15.7 miliar, Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan Paket (APBD Provinsi) dengan nilai Rp19 miliar, Pembangunan Jalan, Pedisterian Dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Prov. Sul-Sel 2020 ke Kab. Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp.20,8 miliar, Rehabilitasi Jalan Parkiran 1 Dan Pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Prov. Sul-Sel 2020 ke Kab. Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp7,1 miliar.

Sejak bulan Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara AS dengan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021. Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh AS.

Sekitar awal Februari 2021, Ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu dengan ER dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira. NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali di kerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD TA 2022.

Disamping itu pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan AS di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu NA mengatakan yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa di bantu oleh AS.

AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp2 Miliar kepada NA melalui ER.

Disebutkan pula bahwa, sebelum pemberian duit Rp2 miliar itu, NA sebelumnya sudah beberapa kali menerima fee proyek dari AS. Itu terkait dengan sejumlah kegiatan infrastuktur di Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya sebagai berikut; Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta, Pertengahan Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp1 miliar dan Awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp2.2 miliar.

“Kegiatan tangkap tangan dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah dan gratifikasi oleh penyelenggaran negara terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan,” ungkap Firli saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (28/2) dini hari.

Adapun Para Tersangka tersebut disangkakan :
a. Sebagai Penerima : NA dan ER disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai Pemberi : AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penahanan Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021. NA ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, ER ditahan di Rutan Cabang KPK pada Kavling C1 dan AS ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih.

Untuk memutus mata rantai penularan Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1.

Firli menegaskan, “KPK tak akan kehabisan energi untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jabatannya adalah amanat rakyat yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas.”

Perlu dipahami bahwa korupsi tak semata soal kerugian keuangan negara, tetapi juga penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.

Penerimaan uang oleh Gubernur bukan hanya bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik, tetapi juga melanggar aturan yang berlaku. Kami sangat menyayangkan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sulawesi yang telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan, bukan hanya oleh rakyat.

Tetapi beberapa lembaga masyarakat juga telah menyematkan penghargaan yang seharusnya dijadikan amanah oleh yang bersangkutan. Kami akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, untuk tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik. Jabatan adalah amanat rakyat, jangan dikhianati hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di beberapa titik di Sulawesi Selatan pada Jumat malam sampai Sabtu (27/2/2021) dini hari.

Salah satu yang diamankan adalah Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

Hutar Sinaga/Rls/PR-KPK

  • Bagikan