Kirka – Kunjungan safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ke Provinsi Lampung pada 26–28 Juni 2026 menyisakan ragam dinamika di tengah masyarakat.
Di satu sisi, jejak pembangunan infrastruktur era kepemimpinannya masih membekas kuat, namun di sudut lain, ruang demokrasi terbuka lewat riuhnya aksi penolakan.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai pro dan kontra yang mengiringi lawatan tiga hari Jokowi ini merupakan hal lumrah dalam etalase demokrasi modern.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya merespons kehadiran tokoh bangsa dengan tetap berpijak pada kearifan lokal.
“Dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat dan kritik terhadap figur pemimpin adalah hal yang biasa.
“Namun, kita tidak boleh lupa bahwa masyarakat Lampung memiliki falsafah Piil Pesenggiri, khususnya nilai nemui nyimah yang mengajarkan kemuliaan dalam menghormati tamu,” ujar Mahendra, di Bandarlampung, Senin, 29 Juni 2026.
Selama berada di Bumi Ruwa Jurai, Jokowi merajut sejumlah agenda strategis.
Mantan Kepala Negara tersebut terpantau memberikan arahan kebangsaan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI, menyapa pelaku UMKM, hingga bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren.
Dalam salah satu agendanya, Jokowi bahkan sempat menegaskan bahwa kedekatannya dengan provinsi ini tidak lekang oleh waktu.
“Kecintaan saya kepada masyarakat Lampung tidak luntur, masih tetap,” ungkapnya kala itu.
Mengingat Kembali Warisan Pembangunan
Menurut Mahendra, apresiasi hangat dari sebagian besar warga dan relawan di Bandara Radin Inten II tidak terlepas dari rekam jejak Jokowi selama dua periode memimpin Indonesia (2014–2024).
Ada sentuhan nyata berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang hingga kini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Lampung.
Beberapa peninggalan infrastruktur vital tersebut antara lain:
- Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar yang memecah kebuntuan logistik antarpulau.
- Dermaga Eksekutif Bakauheni yang secara drastis memperkuat efisiensi konektivitas laut.
- Pembangunan waduk dan bendungan untuk mengamankan irigasi pertanian, pasokan listrik, serta pengendalian banjir.
- Perbaikan jalan nasional dan provinsi yang masif digenjot pada akhir masa jabatannya.
“Masyarakat akar rumput masih mengingat betul bagaimana perbaikan layanan kesehatan dan jalan raya direalisasikan.
“Bahkan saat beliau datang kembali akhir pekan lalu, masih banyak warga yang menitipkan asa agar infrastruktur Lampung terus diperjuangkan,” tambah Mahendra.
Wajah Demokrasi dan Syarat Kritik Konstruktif
Meski disambut antusias, kunjungan tersebut nyatanya tidak sepi dari intrik.
Pada Sabtu, 27 Juni, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Adipura.
Aksi unjuk rasa yang didominasi oleh kaum ibu bergamis hitam tersebut menggema dengan yel-yel penolakan.
Berbekal spanduk berisi tuntutan atas dugaan pelanggaran HAM, penegakan hukum, hingga polemik ijazah, massa secara lantang menyuarakan kalimat usiran.
Merespons gelombang protes ini, Mahendra meminjam kacamata sosiolog Max Weber tentang teori plebiscitary leader democracy.
Menurutnya, pemimpin modern memang harus siap dikaji dan dikritik secara terbuka oleh publik.
“Penolakan bukanlah fenomena asing. Justru ruang perbedaan inilah yang membedakan kita dari rezim otoriter. Kritik itu sah sebagai alat kontrol sosial.
“Namun, esensi kritik harus dikawal agar tetap pada substansi kebijakan, bukan melenceng menjadi sentimen kebencian personal yang kehilangan produktivitasnya,” tegas Mahendra.
Kembali pada Etika dan Akar Budaya
Menariknya, di tengah pusaran kritik di jalanan, pemangku adat Lampung justru memberikan penghormatan tertingginya.
Pada Sabtu, 27 Juni pagi, Jokowi dianugerahi gelar adat Baginda Pemuka Bangsa melalui sebuah prosesi sakral di Kedatun Keagungan.
Bagi Mahendra, prosesi tersebut bukan sekadar seremoni seremonial, melainkan pengakuan kultural bahwa pemimpin yang datang memiliki jasa dalam membangun daerah.
Gelar inj merupakan pengejawantahan langsung dari nilai nemui nyimah.
“Tamu agung yang menginjakkan kaki di Bumi Lampung sudah sepatutnya disambut dengan sopan santun.
“Perbedaan pandangan politik adalah hak setiap warga negara, tetapi demokrasi yang sehat adalah yang tidak menanggalkan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal daerahnya,” paparnya.
Sebagai penutup, Mahendra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum kunjungan ini sebagai ajang pendewasaan berbangsa.
“Seperti kata bijak, dalam perbedaan ada pembelajaran, dalam kritik ada perbaikan, dan dalam penghormatan ada kemuliaan.
“Mawas diri adalah kunci utama untuk menyeimbangkan hak berdemokrasi dengan kewajiban menjaga etika budaya,” pungkasnya.
