Persoalan ini, kata dia, tentunya mencoreng nama baik Partai Golkar dan para Wakil Rakyat yang duduk di Senayan, mengingat perannya dalam perkara dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.
“Saya menduga jika peran sertanya turut mengamini kasus korupsi di Indonesia. Tentunya ini menjadi preseden buruk bagi para Wakil Rakyat kita,” ungkap dia.
Oleh karena itu, kata dia, Lembaga Anti Rasuah ini harus mengambil sikap tegas sebagai lembaga independen yang dibentuk negara untuk menekan angka korupsi di Indonesia dalam menangani dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam pusaran Walikota Tanjung Balai.
“Kita juga meminta bapak Azis Syamsuddin untuk memberikan klarifikasi terhadap persoalan tersebut agar tidak jadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap status DPR,” kata Suadi Romli.
Rakhmat Husein DC Ketua KRLUPB mengaku pesimis dengan sikap KPK dalam menangani persoalan ini. “Saya agak pesimistis, gimana mau nyapu kalau sapunya kotor. Ingat sapu kotor di KPK ada campur tangan bang Azis,” ungkap dia.
Ia mengimbau Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk menginstropeksi diri di bulan Ramadhan yang penuh Berkah dan Rahmat serta pengampunan ini.
“Saya sampaikan ke bang Azis Syamsuddin bahwa ini bulan Ramadhan yang penuh Berkah dan Pengampunan sebaiknya menyatakan diri bersalah, baik di kasus Tanjung Balai dan Mustafa. Sampaikan permintaan maaf ke publik dan minta ampun ke Allah. Untuk proses hukumnya, kita ikuti,” kata dia.
“Bang Azis Syamsudin harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan didunia ini nanti akan dicatat dan diperiksa oleh malaikat. Jadi, mumpung bang Azis masih hidup masih bisa minta maaf dan minta ampun sama Allah,” ujar dia.
